Sri Mulyani ke Pengemplang Pajak: Mending Ikut Tax Amnesty Jilid II

2. Ketentuan Tax Amnesty Jilid II

Ada dua kebijakan dalam PPS yang akan diterapkan tahun depan. Pertama, kebijakan bagi WP OP atau badan yang sudah mengikuti Tax Amnesty Jilid I yang digelar pada 2016-2017 lalu, namun masih ada harta yang belum dilaporkan dalam surat pernyataan harta (SPH).

"Kalau hartanya di luar negeri, diberikan tarif 11 persen. Kalau harta yang di luar negeri dibawa masuk ke dalam negeri tarifnya 8 persen. Kalau harta di luar negeri itu direpatriasi dan dimasukkan dalam SBN atau SUN, atau ditanamkan dalam investasi untuk bidang EBT atau SDA yang hilirisasi, dia tarifnya hanya 6 persen. Itu tarif untuk yang ikut TA sebelumnya. Dan itu hanya untuk kewajiban sebelum Desember 2015," tutur Sri Mulyani.

Kebijakan kedua adalah untuk pengungkapan harta yang diperoleh dari 2016 sampai 2020, namun belum dilaporkan dalam SPT Tahunan 2020. Maka WP tersebut hanya perlu membayar PPh Final sebesar 18 persen untuk harta di luar negeri yang tidak direpatriasi. Lalu, 14 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri. Kemudian, 12 persen untuk harta di luar negeri yang direpatriasi dan harta dalam negeri, serta diinvestasikan dalam SBN atau hilirisasi SDA/energi terbarukan.

"Kalau untuk kewajiban pajak 2016 dan 2020 masih ada yang kelupaan, belum disampaikan, bapak-ibu sekarang bisa membetulkan, itu makanya PPS. Silakan diungkapkan secara sukarela," ucap dia.