Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow
WhatsApp Channel &
Google News
Jakarta, IDN Times - Utang luar negeri (ULN) Indonesia per Juli 2021 tumbuh 1,7 persen secara year on year (yoy). Berdasarkan data Bank Indonesia (BI), posisi ULN Indonesia per Juli mencapai 415,7 miliar dolar AS atau setara Rp5.917 triliun (kurs Rp14.235).
Meski begitu, menurut BI pertumbuhan ULN pada Juli melambat dikarenakan perlambatan pertumbuhan ULN Pemerintah.
"Posisi ULN Indonesia pada akhir Juli 2021 tercatat sebesar 415,7 miliar dolar AS atau tumbuh 1,7 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2 persen (yoy)," kata Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryono, seperti dikutip IDN Times dari situs resminya, Rabu (15/9/2021).
Baca Juga: Penting! Ini Bedanya Utang Baik dan Utang Buruk
1. ULN pemerintah tumbuh 3,5 persen
Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat) Adapun posisi ULN pemerintah pada Juli mencapai 205,9 miliar dolar AS atau setara Rp2.930 triliun. Angka itu tumbuh 3,5 persen yoy.
"Melambat dibandingkan dengan pertumbuhan bulan Juni 2021 sebesar 4,3 persen (yoy)," tutur Erwin.
BI mencatat ada penurunan posisi Surat Berharga Negara (SBN) domestik dan pembayaran neto pinjaman bilateral, di tengah penarikan pinjaman luar negeri untuk mendukung penanganan dampak pandemi COVID-19. Oleh sebab itu, pertumbuhan ULN pemerintah per Juli lebih rendah dibandingkan Juni.
Baca Juga: HUT ke-76, Utang Luar Negeri RI Tembus Rp5.967 Triliun
2. Pemerintah terbitkan SBN valas
Ilustrasi Obligasi/Surat Berharga. (IDN Times/Aditya Pratama) Di sisi lain, pemerintah juga menerbitkan SBN dalam dua mata uang asing (dual-currency) yaitu dolar AS dan Euro pada bulan Juli 2021 untuk memenuhi pembiayaan APBN.
"Penerbitan SBN valuta asing (valas) tersebut memanfaatkan momentum sentimen positif investor yang kuat dan kondusifnya pasar keuangan AS," kata dia.
Erwin mengatakan penerbitan SBN valas tersebut digunakan untuk membiayai belanja sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (17,8 persen dari total ULN Pemerintah), sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (17,2 persen), sektor jasa pendidikan (16,4 persen), sektor konstruksi (15,4 persen), serta sektor jasa keuangan dan asuransi (12,6 persen).
Lanjutkan membaca artikel di bawah
Editor’s picks
"Posisi ULN pemerintah aman karena hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN Pemerintah," tutur Erwin.
Baca Juga: DPR Harap Tekor APBN 2021 Lebih Rendah dari Target
3. ULN swasta tumbuh tipis
Ilustrasi Utang (IDN Times/Arief Rahmat) BI mencatat ULN swasta per Juli 2021 tumbuh tipis, yakni 0,1 persen yoy. Sebelumnya, ULN swasta mengalami kontraksi pada Juni sebesar 0,2 persen yoy. Adapun posisi ULN swasta per Juli sebesar 207 miliar dolar AS atau sekitar Rp2.946 triliun. Angka itu menurun dibandingkan dengan posisi bulan sebelumnya sebesar 207,8 miliar dolar AS atau sekitar 2.958 dolar AS.
"Pertumbuhan ULN swasta tersebut disebabkan oleh pertumbuhan ULN perusahaan bukan lembaga keuangan sebesar 1,5 persen (yoy), meski melambat dari 1,7 persen (yoy) pada bulan sebelumnya," tutur Erwin.
Sementara itu, pertumbuhan ULN lembaga keuangan mengalami kontraksi sebesar 5,1 persen yoy, lebih rendah dari kontraksi bulan sebelumnya sebesar 6,9 persen yoy.
Berdasarkan sektornya, ULN swasta terbesar bersumber dari sektor jasa keuangan dan asuransi, sektor pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor industri pengolahan, dengan pangsa mencapai 76,6 persen dari total ULN swasta. ULN tersebut masih didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,6 persen.
