Krisis Pangan Mengintai karena Masalah Distribusi saat Pembatasan
Pemerintah diminta evaluasi food estate secara menyeluruh
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Badan Pangan Dunia (FAO) mengingatkan akan adanya potensi krisis pangan. Menurut Koordinator Nasional Pantau Gambut, Iola Abas, potensi tersebut dapat terjadi akibat distribusi yang bermasalah.
"Berpotensi krisisnya itu akibat penerapan karantina wilayah, jadi ini permasalahannya ada di distribusi, karena banyaknya PSBB di awal, PPKM, pembatasan ekspor impor, terus juga adanya lockdown di beberapa negara," ujar Iola dalam acara diskusi media bertajuk "Apakah Food Estate Efektif Menghadapi Ancaman Krisis Pangan Saat Pandemi?" secara daring pada Kamis (22/7/2021).
"Sementara pada saat itu juga FAO menyampaikan belum ada ancaman terhadap ketersediaan pangannya itu sendiri di tahun 2020, tapi ancamannya itu adanya di pegerakannya, di distribusinya," lanjutnya.
Baca Juga: Food Estate Humbahas Disebut Bisa Jadi Percontohan, Fakta di Lapangan?
1. Program pangan seperti food estate di Papua sudah beberapa kali gagal
Menanggapi potensi terjadinya krisis pangan, Indonesia memiliki program pangan nasional yang disebut sebagai food estate. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan cadangan pangan nasional untuk mengurangi terhadap impor pangan serta mengantisipasi kondisi krisis pangan akibat COVID-19.
Saat ini, food estate sudah berjalan di tiga kabupaten, yaitu di Kalimantan Tengah, Humbang Haundutan, Sumatera Utara, dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
CEO EcoNusa Foundation, Bustar Maitar mengatakan food estate bukan merupakan hal yang baru di Papua, utamanya Merauke. Namun, program pangan semacam itu selalu mengalami kegagalan.
"Presiden Soeharto mencanangkan gerakan satu juta hektare di ladang gambut, Proyek Ladang Gambut (PLG) waktu itu di tahun 95. Di tahun 98, kayunya habis, pangannya tidak ada. Kemudian di 2006, ketika Presiden SBY, ia melakukan panen raya di Merauke hampir dua juta hektare namun gagal lagi karena krisis moneter," ujar Bustar.
Baca Juga: Mentan Syahrul Pastikan Stok Pangan Aman selama PPKM Darurat
Baca Juga: Holding BUMN Pangan Berpotensi Hambat Investasi Sektor Pertanian