Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengaku heran dengan rendahnya serapan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD). Berdasarkan catatan Kementerian Keuangan, dari anggaran 2020 sebesar Rp1.080,7 triliun, realisasinya baru Rp678 triliun.
"Jadi masih ada lebih dari Rp400 triliun sendiri yang akan dieksekusi pada November dan Desember," kata Sri Mulyani dalam video conference di Jakarta, Selasa (1/12/2020).
Eks Direktur Pelaksana Bank Dunia ini kemudian mencontohkan anggaran belanja kesehatan di daerah yang yang tidak secepat dibayangkan.
Misalnya, daerah yang memiliki anggaran hingga Rp30 triliun untuk keseluruhan APBD sampai dengan akhir Oktober, realisasinya baru Rp14,9 triliun.
Tidak hanya sektor kesehatan, untuk belanja jaring pengaman sosial, daerah punya alokasi Rp22,8 triliun. Namun yang baru tereksekusi Rp12,9 triliun atau 56,6 persen.
Lebih buruk lagi untuk dana dukungan ekonomi di daerah. Sri Mulyani mengatakan realisasinya baru 14 persen.
"Alokasinya Rp19,2 triliun baru (realisasi) Rp2,7 triliun," ucap dia.
Bendahara negara ini menyimpulkan daerah masih sangat bergantung pada program pemerintah pusat.
"Program mereka sendiri eksekusinya belum secepat dan se-urgen yang dilakukan Pempus. Ini jadi satu pembelajaran karena tentu kita harap APBD juga lakukan seluruh program sehingga bantu countercyclical-nya," ujar Sri Mulyani.