Anggaran 8 Program Prioritas 2026 Capai Rp2.567,9 Triliun

01 Des 2025, 18:49 WIB

Triyan Pangastuti

Pemeritah memiliki beragam strategi untuk menjalankan program prioritas 2026. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

APBN 2026 dijalankan melalui 3 prinsip: belanja berkualitas, optimalisasi pendapatan negara, pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.
Rincian anggaran program prioritas: ketahanan pangan (Rp164,4 triliun), energi (Rp402,4 triliun), pendidikan (Rp757,8 triliun), makan bergizi gratis (Rp335 triliun).
Anggaran kesehatan hingga fasilitas PPN DTP: kesehatan (Rp244 triliun), koperasi dan UMKM (Rp181,8 triliun), pertahanan (Rp424 triliun), investasi global (Rp57,7 triliun).

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times – Pemerintah akan menggelontorkan anggaran senilai Rp2.567,9 triliun untuk program prioritas pada 2026. Nilai anggaran untuk program prioritas tersebut menyerap 66,8 persen dari total anggaran belanja negara yang mencapai Rp3.842 triliun.

“Ke depan kami optimistis pada tahun 2026 pemerintah akan membelanjakan untuk program prioritas sebanyak Rp2.567,9 triliun dari anggaran Rp3.842 triliun,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Kadin Indonesia 2025 di Jakarta, Senin (1/12/2025).

1. APBN 2026 akan dijalankan melalui 3 prinsip

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Airlangga menjelaskan, APBN 2026 akan dijalankan melalui tiga prinsip utama untuk belanja berkualitas, optimalisasi pendapatan negara, serta pembiayaan inovatif dan berkelanjutan.

Bila dirinci, pemerintah akan menjalankan sejumlah program prioritas pada 2026. Pertama, program ketahanan pangan sebesar Rp164,4 triliun.

Alokasi ini diarahkan untuk memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan sistem logistik pangan nasional.

Secara lebih rinci, terdapat enam kebijakan di sektor pertanian, yakni mendorong produktivitas pertanian dan perikanan, memperkuat rantai pasok pangan dan distribusi logistik, menjaga ketersediaan pangan dalam negeri, meningkatkan dukungan bagi petani dan nelayan, serta mengoptimalkan peran Bulog dalam pengadaan beras.

“Selanjutnya, memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk efisiensi produksi,” tegasnya.

2. Rincian anggaran ketahanan energi-MBG³

Kepala BGN, Dadan Hindayana dan Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimmin Iskandar kala meninjau salah satu dapur MBG di Sleman.. (IDN Times/Tunggul Damarjati)

Kedua, program ketahanan energi dialokasikan sebesar Rp402,4 triliun. Dana tersebut digunakan untuk mendukung kedaulatan energi dan menjaga daya beli masyarakat.

Lebih rinci, anggaran ini, di antaranya mencakup insentif perpajakan sebesar Rp16,7 triliun, energi baru terbarukan sebesar Rp5,7 triliun, listrik desa Rp5 triliun, serta berbagai dukungan lainnya sebesar Rp0,6 triliun.

Ketiga, program pendidikan senilai Rp757,8 triliun, yang dialokasikan untuk pembangunan sekolah-sekolah unggulan, sekolah rakyat, serta renovasi fasilitas pendidikan. Program keempat, anggaran makan bergizi gratis (MBG) sebesar Rp335 triliun.

“Hingga hari ini sudah 44 juta masyarakat yang menikmati makan bergizi gratis. Tahun depan dianggarkan Rp335 triliun dan ini akan ditargetkan untuk 80 juta penerima sampai bulan Mei atau Juni tahun depan. Tentu ini memiliki multiplier effect yang luar biasa,” tuturnya.

3. Anggaran kesehatan hingga fasilitas PPN DTP

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)

Lalu, program yang kelima adalah anggaran kesehatan dialokasikan sebesar Rp244 triliun pada 2026. Dana tersebut digunakan untuk meningkatkan akses dan pemerataan layanan kesehatan berkualitas.

Selain itu, pembangunan koperasi dan UMKM mendapatkan alokasi sebesar Rp181,8 triliun, pertahanan sebesar Rp424 triliun, serta akselerasi investasi dan perdagangan global senilai Rp57,7 triliun. Untuk pembangunan desa, koperasi, dan UMKM pada 2026, anggaran sebesar Rp181,8 triliun tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memutus rantai kemiskinan.

Di luar program prioritas, pemerintah tetap menjalankan fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP). Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp130 triliun untuk program Kredit Usaha Rakyat (KUR) perumahan.

“Jadi, ini semua angka yang besar, dan kami berharap pengurus Kadin dapat terus mendorong berbagai program yang telah disiapkan pemerintah,” kata Airlangga