- Program Keluarga Harapan untuk 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM): realisasi Rp27,5 triliun dari pagu Rp28,7 triliun atau setara 96 persen
- PIP/KIP Kuliah/beasiswa lainnya bagi 14,9 juta siswa: realisasi Rp23,8 triliun dari pagu Rp27,7 triliun atau setara 86 persen
- Kartu Sembako/BPNT (termasuk BLTS) untuk 18,3 juta KPM: realisasi Rp54,1 triliun dari pagu Rp58,4 triliun atau setara 93 persen
- Bantuan Iuran PBI JKN kepada 96,8 juta peserta: realisasi Rp40,6 triliun dari pagu Rp46,5 triliun atau setara 88 persen.
- TPG/TPD Non-PNS bagi 1,2 juta guru/dosen: realisasi Rp16,5 triliun dari pagu Rp21,2 triliun atau setara 78 persen.
- Program Perumahan untuk 212,6 ribu rumah: realisasi Rp24,8 triliun dari pagu Rp52,1 triliun atau setara 48 persen.
Program Prioritas Presiden Prabowo Serap Rp611,7 T di Januari-Oktober
Intinya sih...
- Realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo mencapai Rp611,7 triliun
- Anggaran terserap di program penguatan dan proteksi daya beli, program makan bergizi gratis, dukungan terhadap Bulog dan cadangan pangan, serta penguatan infrastruktur publik
- Program-program seperti Keluarga Harapan, Kartu Sembako, Makan Bergizi Gratis, dan pembangunan sekolah masih perlu optimalisasi untuk mencapai target
Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)
Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan melaporkan realisasi anggaran untuk pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hingga Oktober 2025 telah menyerap anggaran Rp611,7 triliun.
“Beberapa program prioritas pemerintah tahun 2025 pagunya Rp929 triliun dan telah dijalankan sebesar Rp611,7 triliun atau 65,8% dari target,” kata Suahasil dikutip, Sabtu (22/11/2025).
Lantas, anggan tersebut terserap di program apa saja?
1. Rincian realisasi anggaran pada program penguatan dan proteksi daya beli
Ia menjelaskan anggaran tersebut terserap di 17 program yang terbagi ke dalam empat kategori, yaitu penguatan dan proteksi daya beli, pelayanan publik, stabilitas harga dan produksi, serta sarpras publik dan produktivitas.
1. Penguatan & Proteksi Daya Beli
2. Program MBG telah menyasar 39,7 juta penerima
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah menyasar sebanyak 39,7 juta penerima di seluruh Indonesia. Hingga Oktober 2025, pemerintah telah merealisasikan anggaran sebesar Rp32,7 triliun dari total pagu Rp71 triliun, atau baru mencapai 46 persen. Realisasi ini mencerminkan percepatan penyaluran bantuan makanan bergizi, meskipun masih diperlukan optimalisasi untuk memastikan seluruh target penerima dapat terlayani pada akhir tahun anggaran.
Program Cek Kesehatan Gratis dan Penanganan Tuberkulosis (TB) juga menunjukkan perkembangan signifikan. Layanan kesehatan tersebut telah diberikan kepada 57,2 juta peserta, disertai kegiatan revitalisasi pada 32 rumah sakit. Dari pagu sebesar Rp9,3 triliun, pemerintah telah merealisasikan Rp5,6 triliun, atau sekitar 60 persen. Anggaran ini digunakan untuk pemeriksaan kesehatan dasar, deteksi TB, serta peningkatan fasilitas kesehatan agar pelayanan dapat berlangsung lebih optimal.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat dan Sekolah Unggul Garuda yang menargetkan peningkatan mutu pendidikan di 165 sekolah, baru mencapai realisasi anggaran Rp1,4 triliun dari pagu Rp10,2 triliun, atau 13 persen.
3. Program dukungan terhadap bulog dan cadangan pangan sudah terserap habis
Lebih lanjut untuk program subsidi non-energi, yang mencakup antara lain subsidi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan bantuan pupuk bagi 9,5 juta petani, telah merealisasikan anggaran sebesar Rp59,5 triliun dari pagu Rp104,5 triliun, atau mencapai 57 persen. Anggaran ini digunakan untuk menjaga keberlanjutan produksi pertanian serta meningkatkan akses pembiayaan murah bagi petani agar produktivitas sektor pangan tetap terjaga.
Untuk subsidi dan kompensasi energi, pemerintah telah menyalurkan dukungan bagi 42,5 juta pelanggan listrik bersubsidi. Realisasi anggaran mencapai Rp255,5 triliun dari pagu Rp394,3 triliun, atau sekitar 65 persen. Subsidi ini memberikan perlindungan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah agar tetap mendapat akses energi dengan biaya terjangkau, sekaligus menjaga stabilitas tarif listrik nasional.
Kemudian realisasi dari program lumbung pangan yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan di 2,2 juta hektare kawasan padi juga mencatat realisasi anggaran sebesar Rp11,8 triliun dari pagu Rp20,6 triliun, atau 57 persen. Sementara itu, dukungan terhadap Bulog dan cadangan pangan nasional berjalan optimal, dengan realisasi anggaran mencapai Rp22,1 triliun dari pagu Rp22,1 triliun, atau 100 persen.
4. Pemerintah terus dorong penguatan infrastruktur publik
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong penguatan infrastruktur publik dan peningkatan produktivitas nasional melalui berbagai program strategis. Hingga Oktober 2025, realisasi anggaran pada kelompok Sarana Prasarana (Sarpras) Publik dan Produktivitas menunjukkan kemajuan yang bervariasi di setiap sektor.
Program renovasi dan revitalisasi sekolah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di 12,5 ribu sekolah mencatat realisasi anggaran terbesar dalam kategori ini, yakni Rp13,5 triliun dari pagu Rp20 triliun, atau setara 67 persen. Di sektor sumber daya air, pembangunan bendungan, irigasi, serta operasi dan pemeliharaan sarpras SDA telah menyerap Rp11,9 triliun dari pagu Rp23 triliun, atau 52 persen. Program ini berperan penting dalam memperkuat pengelolaan air nasional, termasuk untuk pertanian, pengendalian banjir, dan penyediaan air baku.
Untuk preservasi jalan dan jembatan, pemerintah telah merealisasikan Rp8,8 triliun dari pagu Rp17,3 triliun, atau sekitar 51 persen. Anggaran ini digunakan untuk menjaga kualitas jalur transportasi nasional agar mobilitas barang dan masyarakat tetap lancar, terutama di wilayah strategis dan pusat pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, program pembangunan kampung nelayan, pergaraman nasional, dan budidaya ikan nila salin (BINS) mencatat realisasi anggaran Rp1,6 triliun dari pagu Rp2,6 triliun, atau 62 persen. Program ini ditujukan untuk mendukung produktivitas sektor kelautan dan perikanan, meningkatkan kesejahteraan nelayan, serta mendorong diversifikasi produksi garam dan komoditas perikanan.
