Anggaran Bengkel Kementan Rp13,28 M, DPR: Gak Masuk Akal!

21 Sep 2020, 16:45 WIB

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (Dok. IDN Times/Tangkap Layar TVR Parlemen)

Jakarta, IDN Times - Komisi IV DPR RI mempertanyakan anggaran Kementerian Pertanian tahun 2021 untuk program perbengkelan alat mesin pertanian (alsintan) sebesar Rp13,28 miliar. Ketua Komisi IV DPR RI Sudin menilai anggaran tersebut tidak masuk akal.

Anggaran itu ada di Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan). Anggaran senilai Rp13,28 miliar itu akan diberikan ke 18 desa di 18 kabupaten sehingga masing-masing desa mendapat Rp738 juta.

"Saudara Dirjen (Dijen PSP, Sarwo Edhy) saya minta ini dibatalin. Gak ada itu, bohong itu. Masa satu desa dikasih Rp738 juta untuk bengkel. Anda kalau beli motor atau mobil pasti ada after sales service-nya. Masa di satu desa dikasih Rp738 juta untuk bangun gedung, segala macam. Saudara Irjen jawab, pantas gak?" kata Sudin dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Kementerian Pertanian, Senin (21/9/2020).

1. Penjelasan Dirjen PSP

IDN Times/Ayu Afria

Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy mengatakan bahwa pengelolaan perbengkelan akan diserahkan kepada kelompok pekerja atau pokja di kabupaten. Pemilihan kelompok pekerja itu dinilai oleh pemerintah pusat dan akan diberikan dana untuk mengelola.

"Untuk membangun gedung dan membeli peralatan Rp500 juta. Kalau terkait servis sebaiknya pemegang mereknya yang melakukan servis, bukan diserahkan ke Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani)," jawab Sarwo.

2. DPR pertanyakan lagi jawaban Dirjen PSP

Ilustrasi pertanian (IDN Times/Rochmanudin)

Sudin tidak bisa menerima jawaban Sarwo Edhy dan kembali mempertanyakan kenapa pokja yang sudah bagus malah disuntik anggaran sebegitu besar. "Gila satu desa dikasih Rp738 juta. Ini uang negara Bapak! Tadi Anda bilang pokja yang sudah bagus, kalau sudah bagus ngapain dibantu?" kata Sudin.

Lebih lanjut, Sudi mengatakan jika PSP memberikan bantuan peralatan misalnya satu set tool kit, atau satu set dongkrak buaya supaya bisa membersihkan bengkel hal itu masih dinilai wajar. "Kenapa Anda nggak sekalian panggil teknisi dari Jepang untuk tinggal di desa itu sekalian? Mohon maaf Pak Menteri, saya emosi kalau melihat begini," ujar Sudin.

"Beli satu set alat atau kunci peralatan sama dongkrak buaya, paling 1 juta. Dibagikan coba. Berapa miliar ini? Rp13,28 miliar," katanya menambahkan.

3. Saran perbaikan dari DPR

IDN Times/Kevin Handoko

Sementara itu, anggota komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyarankan agar anggaran Rp13,2 miliar itu disesuaikan agar dapat menjangkau 33 provinsi di Indonesia dengan masing-masing dianggarkan menjadi Rp400 juta per unit.

"Sehingga saya minta supaya diperluas jadi 33 unit," sebutnya.