Jakarta, IDN Times - Menteri BUMN, Erick Thohir membeberkan anggaran Kementerian BUMN rencananya akan dipangkas hingga Rp115,52 miliar, alias 41 persen dari pagu awal Rp277,5 miliar. Dengan pemangkasan itu, masa sisa pagu Kementerian BUMN hanya Rp161,17 miliar.
“Kemarin kami dengar efisiensi anggaran Kementerian BUMN 2025 menjadi Rp161,17 miliar,” kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (13/2/2025).
Namun, Erick mengatakan batas minimum anggaran untuk operasional Kementerian BUMN sepanjang 2025 ialah Rp215 miliar. Artinya, Erick mengajukan efisiensi anggaran hanya Rp62,5 miliar, atau hanya 22,5 persen.
Dia mengatakan, anggaran Rp215 miliar sudah cukup rendah untuk mendukung operasional tahun ini.
“Batas minimum kami untuk beroperasional kurang lebih di Rp215 miliar,” tutur Erick.
Erick mengatakan, pagu awal Kementerian BUMN tahun ini pun lebih rendah dibandingkan 2024, yang sebesar Rp284,36 miliar. Pagu awal itu pun dinilainya sangat rendah, melihat BUMN berperan terhadap perekonomian Indonesia.
Dari pagu awal itu, Erick menetapkan Rp80 miliar untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan untuk program dukungan manajemen Rp197,4 miliar.
“Tentu pada saat ini kami tidak berpanjang-panjang pimpinan bahwa dari pagu anggaran awal itu Rp277,5, di mana terdiri Rp80 miliar itu untuk program pengembangan pengawasan BUMN dan Rp197,4 program dukungan manajemen, jadi total anggaran Rp277,” ujar Erick.
Erick mengatakan, pihaknya telah mengusulkan batas minimum anggaran Kementerian BUMN tersebut, akan tetapi belum mendapat keputusan.
“Alhamdulillah kemarin jam 2 siang kami coba mengusulkan kepada Kementerian Keuangan, tentu belum mendapat konfirmasi 100 persen, tetapi mereka melihat usulan kami bukan sesuatu yang memang mengada-ngada,” ucap Erick.
Dari usulan batas minimum anggaran Rp215 miliar itu, Rp44 miliar dialokasikan untuk program pengembangan pengawasan BUMN, dan Rp171,1 miliar untuk program dukungan manajemen.
Adapun pos anggaran yang diefisiensi, antara lain anggaran perjalanan dinas sebesar 54 persen, pemotongan biaya pengawasan BUMN sebesar 50 persen, fasilitas IT sebesar 41 persen, pengurangan alat tulis kantor (ATK) sebesar 90 persen, dan fasilitas pimpinan 70 persen, serta penyesuaian kendaraan dinas 66 persen.
“Kendaraan dinas yang kemarin kami sewa kami coba ganti lebih murah dari listrik menjadi hybrid. Harganya bisa lebih murah sampai 66 persen,” ucapnya.
Dia juga memotong anggaran kegiatan rapat, dan meniadakan seremonial sebesar 43 persen, dan efisiensi pemakaian gedung sebesar 39 persen.