Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menambah alokasi anggaran untuk Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi Rp42,5 triliun di 2024. Padahal jumlah yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp40,6 triliun. Artinya terdapat kenaikan Rp1,9 triliun dari pagu awal.
Lalu, untuk apa tambahan anggaran IKN?
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan tambahan anggaran itu utamanya untuk meningkatkan kualitas dari bangunan di IKN, termasuk jalan tol.
"Jadi dalam pelaksanaan di lapangan ditemukan beberapa area yang memerlukan penguatan dari bangunannya ataupun jalan tol sehingga perlu ditambahkan anggaran. Ini terutama untuk safety dari jalan tol dan bangunan tersebut," kata Isa dalam konferensi pers APBN KiTA di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (13/8/2024).
Selain itu ada beberapa pekerjaan pembangunan IKN yang sedang disegerakan seperti perbaikan sarana sekolah, akses kesehatan puskesmas, hingga pasar yang ada di sekitar IKN.
"Hal itu untuk mengantisipasi kedatangan Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) mulai tahun ini," jelasnya.
Tak hanya itu, tambahan anggaran juga diperlukan untuk pembangunan sarana sekolah mulai dari SD, SMP, SMA yang sudah ada di sekitar situ.
"Kemudian untuk pembangunan pasar, puskesmas yang ada di sekitar itu juga dilakukan upaya-upaya peningkatan kualitas perbaikan, baik sarana prasarananya sehingga mampu mengantisipasi kedatangan ASN pada tahun ini," terang Isa.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memaparkan bahwa adanya penambahan anggaran tersebut akibat adanya belanja tambahan untuk infrastruktur.
“Kita juga memberikan beberapa tambahan belanja seperti belanja bandara VVIP, jalan tol IKN, jalan Jembatan IKN yang kemarin beberapa sudah berfungsi dan ada beberapa yang masih perlu disempurnakan,” ungkapnya.
Selain itu, terdapat pula fasilitas air berupa 22 embung untuk tampungan air. Bahkan jumlah embung ini rencananya akan dinaikkan menjadi 30 bahkan jadi 60 untuk pengendalian banjir serta antisipasi bencana kebakaran hutan.
Meski demikian, Bendahara Negara tersebut tidak menjelaskan lebih lanjut sumber maupun peruntukkan secara detail penambahan anggaran untuk IKN.
Dari alokasi anggaran Rp42,5 triliun di 2024, sampai Juli baru terealisasi Rp11,2 triliun atau 26,4 perssn dari pagu.
Anggaran IKN itu terealisasi untuk klaster infrastruktur Rp9 triliun dan klaster non infrastruktur Rp2,2 triliun.