Anggaran Listrik Desa Bakal Diatur Ulang, Tak Lagi Lewat PLN

02 Jul 2025, 20:54 WIB

Trio Hamdani

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Pemerintah akan mengatur ulang mekanisme pendanaan program listrik desa melalui Kementerian ESDM, bukan lagi melalui PLN
Kementerian ESDM sedang menyusun pemetaan prioritas untuk penyambungan listrik ke masyarakat yang belum teraliri listrik
Presiden Prabowo Subianto meminta desa yang belum teraliri listrik dipasang PLTS dan Bahlil meminta dukungan dari Komisi XII DPR RI dalam menjalankan program penyambungan listrik desa

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan rencana pemerintah mengubah mekanisme pendanaan program listrik desa, yang selama ini disalurkan melalui PT PLN (Persero).

Anggaran negara ke depan akan dikelola langsung oleh Kementerian ESDM. Berkaitan dengan itu, Bahlil akan berbicara dengan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

"Nah, nanti itu kita akan bahas bersama-sama ke Menkeu, nanti biayanya akan lewat ESDM. Selama ini kan ditaruh di PLN," katanya dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XII DPR RI, Rabu (2/7/2025).

1. Pemerintah petakan prioritas penyambungan listrik

ilustrasi meteran listrik (dok. PLN)

Kementerian ESDM tengah menyusun pemetaan prioritas untuk penyambungan listrik ke masyarakat yang belum teraliri listrik, menindaklanjuti hasil rapat dengan Presiden Prabowo Subianto.

"Programnya harus mengikuti by design rencana pemerintah yang diputuskan oleh Bapak Presiden dengan melihat skala prioritas," ujar Bahlil.

2. Prabowo instruksikan desa terpencil dipasang PLTS

PT PLN (Persero) segera mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Hybrid dengan kapasitas 1,3 Mega Wattpeak (MWp) yang terletak di Desa Parak Kecamatan Bontomanai Kabupaten Selayar. (web.pln.co.id)

Prabowo meminta desa yang belum teraliri listrik segera dihitung dan diprioritaskan menggunakan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) karena lebih efisien, terutama untuk wilayah yang tidak memiliki jaringan listrik penunjang.

Dengan begitu, penyambungan listrik dapat dilakukan dengan sistem jaringan lokal tanpa perlu pembangunan infrastruktur jaringan jarak jauh.

"Bapak Presiden meminta kepada kami untuk menghitung agar desa-desa yang belum ada listriknya kita pakai PLTS," sebutnya.

3. Bahlil meminta dukungan dari Komisi XII DPR RI

Gedung DPR RI. (IDN Times/Kevin Handoko)

Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI dalam menjalankan program penyambungan listrik desa. Setiap langkah yang diambil akan disesuaikan dengan peta jalan (roadmap) nasional yang telah ditetapkan pemerintah.

Pelaksanaan program akan dirancang dalam kerangka kebijakan yang tepat dan terukur, sesuai dengan arahan Presiden.

"Jadi nanti kita akan atur sedemikian rupa untuk kemudian ini kita akan letakkan pada kerangka yang baik benar dan tepat sesuai dengan apa yang menjadi arah kebijakan pemerintah lewat arahan Bapak Presiden," tambahnya.