Benarkah Anies Hapuskan Pembebasan Pajak Bumi Bangunan di Bawah Rp1M?

Anies menyatakan pada 2019 ini PBB untuk NJOP di bawah Rp1 miliar tetap dibebaskan. Alasannya? Anies mengaku Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sedang melakukan kadaster fiskal.

Kadaster fiskal bisa disebut sebagai pendataan tanah yang mendukung informasi yang diperlukan untuk melakukan penilaian masing-masing bidang tanah dan juga menentukan pajak terhadap bidang tanah tersebut.

“Yang penting pada tahun 2019, itu tetap di bebaskan. Itu dulu yang penting. Kenapa karena hari ini kita sedang melakukan mulai dari bulan April, Mei, Juni kedepan kita sedang melakukan fiskal kadaster. Jadi banyak sekali informasi tentang bangunan kita yang tidak akurat,” kata Anies.

Dalam kesempatan berbeda, Anies kembali menjelaskan bahwa peraturan itu dibuat tiap tahun. “Jadi tiap tahun selalu ada pembebasan. Tapi kalau dibuat 2019 bukan berarti 2020 akan gak ada. Dan kita rencana terus,” kata Anies.

Menurut Anies terdapat banyak bangunan yang tidak akurat dalam pengukurannya. “Misalnya sebuah gedung dilaporkan terdiri dari 8 lantai. Masing-masing lantai seribu meter persegi. Itu banyak yang gak dicek itu senyatanya seribu persegi atau 1.200 meter persegi atau 1.500 meter persegi," paparnya.

"Apakah benar 8 lantai atau 8 lantai mezanin, basement 1, basement 2 dan sebagainya. Nah hari ini kita sedang lakukan itu,” lanjutnya.

Kadester fiskal ini diharapkan selesai pada Juli 2019, sehingga nanti Pemprov DKI punya data lengkap tentang status tanah di Jakarta. Data ini akan disebut Anies akan menjadi acuan dalam menentukan kebijak pajak bumi bangunan.

“Jadi karena itu kenapa semua aturan kita atur sampai 2019, ketika fiskal kadaster selesai maka kita akan punya data lengkap,” kata Anies.

Pada salah satu pasal yang disisipkan dalam pergub baru ini yakni Pasal 2A, Pemprov DKI tidak lagi memberlakukan pembebasan PBB bagi bangunan yang berubah kepemilikan atau fungsi.

Pasal itu berbunyi, "Pembebasan PBB-P2 dikecualikan terhadap objek pajak yang mengalami perubahan data wajib pajak karena peralihan hak kepemilikan atau penguasaan atau pemanfaatan kepada wajib pajak Badan."

Anies mengungkapkan dalam prakteknya, banyak tempat tinggal yang dijadikan komersial dan sebaliknya, rumah di wilayah komersial yang diperlakukan komersial.

“Dari situ kita akan buat kebijakan tentang PBB yang komprehensif termasuk tempat-tempat yang disebut sebagai rumah tinggal tetapi dalam prakteknya kegiatan komersial itu terjadi, kos-kosan, warung, tapi juga kita tidak ingin ada rumah tinggal di wilayah komersial diperlakukan sebagai komersial itu juga tidak adil. Kita tidak ingin membebani pajak, pada saat ini kebijakannya status quo, tidak diubah,” jelas Anies.

Selasa sore, Anies kembali menjelaskan bahwa mulai tahun ini beberapa profesi atau subjek pajak di Jakarta, termasuk pensiunan guru akan dibebaskan PBB. Mereka adalahorang yang dinggap berjasa pada bangsa Indonesia.

“Kalau sekarang semua guru bebas PBB, semua veteran, kemudian purnawirawan TNI, polisi, pensiunan PNS, lalu para perintis kemerdekaan, para pahlawan nasional kemudian juga penrrima bintang kehormatan dari presiden, para mantan presiden, wakil presiden semua akan mendapatkan pembebasan PBB,” papar Anies.

Anies menggarisbawahi ada sejumlah pembatasan untuk pembebasan PBB. Seperti perintis kemerdekaan pahlawan nasional dan veteran sampai 3 generasi dan guru sampai 2 generasi.

“Artinya sampai anak, jadi keluarganya pun yang tinggal di rumahnya. Untuk apa? Untuk rumah pertamanya 1 rumah. Kalau mereka punya 1 rumah, rumah kedua gak. Tapi untuk rumah pertama yang ditinggali itu dibebaskan,” ujarnya.

“Jadi bukan mau dihapuskan, malah ditambah,” tegasnya.

Meski demikian, ada beberapa hal yang masih belum dijelaskan  lebih rinci di sini. Seperti apakah nantinya setelah pendataan itu akan mengubah status bangunan dari yang awalnya tidak membayar PBB menjadi membayar dan sebaliknya. Juga bagaimana sosialisasi dilakukan setelah pendataan tersebut.