Antisipasi Penyalahgunaan, Baznas Jamin Transparansi Pengelolaan Zakat
Jakarta, IDN Times - Sebagai badan resmi yang ditunjuk pemerintah, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berpegang teguh pada pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, berprinsip pada 3A yaitu aman syari, aman regulasi, dan aman NKRI.
Pimpinan BAZNAS RI Bidang Pengumpulan, Rizaludin Kurniawan, mengatakan melalui prinsip itu, BAZNAS selalu memastikan dana yang disalurkan masyarakat sesuai dengan peruntukkannya, menjamin dana tidak disalahgunakan, atau membawa gerakan-gerakan ektremisme atau terorisme. Prinsip ini juga diterapkan di seluruh kegiatan BAZNAS di seluruh Indonesia.
1. Prinsip kehati-hatian dan disiplin jadi dasar pengelolaan ZIS
Rizaludin mengatakan pihaknya berkomitmen untuk selalu menjalankan prinsip kehati-hatian dan disiplin mengikuti aturan dalam pengelolaan ZIS. Hal tersebut pun berdampak positif karena BAZNAS selalu memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari Kantor Akuntan Publik (KAP).
“Opini WTP dalam laporan keuangan BAZNAS tersebut menjadi bukti pengelolaan dana ZIS yang dihimpun BAZNAS telah dijalankan sesuai aturan dan regulasi penilaian standar keuangan di Indonesia,” kata Rizaludin di Jakarta, Senin (15/8/2022).
2. Opini WTP menjadi motivasi BAZNAS
Opini WTP, kata Rizaludin, tentu menjadi motivasi BAZNAS untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan kepada masyarakat utamanya dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi muzaki maupun mustahik.
"Selain itu, dalam memaksimalkan potensi ZIS, BAZNAS bekerja sama dengan The Islamic Development Bank (ISDb), dalam meluncurkan aplikasi Cinta Zakat, yang tujuannya memudahkan masyarakat dalam memberikan serta memantau donasi mereka secara praktis dan aman, sekaligus mengoptimalkan potensi dana ZIS," kata Rizaludin.
3. Audit berkala dapat diakses secara terbuka oleh publik
Saat ini, kata Rizaludin, aplikasi Cinta Zakat sendiri telah tersedia di berbagai platform yang popular, seperti Android dan iOS. Aplikasi ini dapat memberikan informasi dan pengalaman distribusi ZIS dan Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL) kepada mustahik yang tepat dan bertanggung jawab.
"Artinya, audit berkala dapat diakses secara terbuka oleh publik,” ujar Rizaludin.
