Apa Itu Kadin Indonesia? Ketahui Sejarahnya sejak Era Kolonial

Perjalanan panjang Kadin Indonesia bermula dari era kolonial, ketika Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan dekrit pada 1863 untuk membentuk Kamers van Koophandel en Nijverheid di Nederlandsch Indie, yang berfungsi sebagai Kamar Dagang dan Handikraft Hindia Belanda.

Sejak saat itu, Kadin mengalami banyak transformasi seiring perubahan zaman, dari masa penjajahan hingga kemerdekaan Indonesia.

Pada 1909, dibentuklah Sarekat Dagang Islam (SDI), yang memiliki fungsi serupa dengan kamar dagang. Organisasi tersebut kemudian berubah menjadi Syarikat Islam (SI) dan menjadi organisasi gerakan kemerdekaan yang penting.

Seiring dengan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, berbagai upaya untuk memperkuat dunia usaha pun dimulai. Pada 1950 hingga 1960-an menjadi periode penting, ditandai dengan pembentukan Dewan Perusahaan dan Pengusaha (DPP) di tingkat pusat, serta Majelis Perusahaan dan Perdagangan (MPP) di tingkat provinsi.

Pada 1967, Pemerintah Indonesia menerbitkan Dekrit Presiden Nomor 84 Tahun 1967 yang memberikan kebebasan kepada dunia usaha untuk membentuk organisasinya.

Kadin kemudian secara resmi didirikan pada 23-24 September 1968 melalui Musyawarah Pembentukan Kadin yang melibatkan delapan Kadin provinsi dan lima Kadin persiapan di bawah prakarsa Kadin Jaya serta dukungan 17 organisasi ekonomi dan pengusaha tingkat nasional. Musyawarah tersebut berlangsung di Jakarta.

Kepemimpinan pertama Kadin dipegang oleh Brigadir Jenderal TNI (Purn) Usman Ismail, yang menjabat sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia periode 1968-1972.

Setelah itu, pada periode berikutnya, tampuk kepemimpinan berganti kepada Brigadir Jenderal TNI (Purn) Sofyar (1972-1973) dan Marsekal TNI (Purn) Soewoto Sukendar (1973-1976). Di bawah kepemimpinan mereka, Kadin terus memperkuat posisinya sebagai organisasi yang mengakomodasi dunia usaha di Indonesia.

Periode 1980-an menjadi fase penting bagi Kadin, terutama dengan terbitnya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kadin, yang semakin mengokohkan posisi organisasi tersebut.

Pada 1993, Ir. Sotion Ardjanggi terpilih sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia, yang kemudian memperkenalkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin, selaras dengan UU Nomor 1/1987.

Pada tahun-tahun berikutnya, kepemimpinan Kadin dipegang oleh tokoh-tokoh, seperti Aburizal Bakrie (1993-1998 dan 1998-2003), Suryo Bambang Sulisto (2010-2015), hingga Rosan Perkasa Roeslani (2015-2021). Setiap pemimpin membawa visi dan program yang disesuaikan dengan tantangan ekonomi dan bisnis nasional di masanya.

Arsjad Rasjid terpilih menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia untuk periode 2021-2026. Pada 21 September 2022, disahkan penyempurnaan AD/ART Kadin Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 18/2022, yang semakin memperkuat posisi Kadin sebagai organisasi dunia usaha di Indonesia.

Sementara pada Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kadin hari ini, Sabtu (14/9/2024) di The St. Regis Jakarta, menyepakati Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Anindya Bakrie menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia, yang akan dilantik pada Minggu (15/9). Dia menggantikan Arsjad Rasjid.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2022, Kadin memiliki beberapa tugas pokok dan fungsi strategis yang dijalankan untuk mendukung pertumbuhan dunia usaha serta memastikan kepentingan pengusaha Indonesia terakomodasi secara optimal.

Salah satu fungsi utama Kadin adalah memfasilitasi sinergi antar pengusaha Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya. Di samping itu, Kadin juga berperan aktif dalam mendorong implementasi tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance) di kalangan dunia usaha.

Sebagai organisasi yang peduli terhadap tanggung jawab sosial, Kadin turut memfasilitasi tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Dalam menjalankan fungsinya, Kadin juga memberikan jasa layanan berupa penerbitan surat keterangan, arbitrase, legalisasi surat, dan rekomendasi usaha. Selain itu, Kadin turut berperan dalam memberikan akreditasi bagi organisasi perusahaan dan pengusaha yang akan menerbitkan sertifikat.

Sebagai wakil dunia usaha dalam kebijakan ekonomi dan investasi, Kadin juga berpartisipasi aktif dalam forum-forum internasional seperti B20 dan ASEAN Investment Forum.

Di sisi lain, Kadin juga menjalankan peran penting dalam melaksanakan komunikasi, konsultasi, dan advokasi kebijakan dengan pemerintah. Terakhir, Kadin juga fokus dalam membina dan memberdayakan organisasi perusahaan dan pengusaha.