Mengenal Skema Burden Sharing yang Dijelaskan Deputi Gubernur Baru BI

Skema burden sharing merupakan mekanisme berbagi beban pembiayaan antara pemerintah dan Bank Indonesia yang diterapkan pada masa krisis, khususnya saat pandemi Covid-19. Skema ini digunakan untuk membantu pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam kondisi tekanan ekonomi yang sangat berat.

Thomas Djiwandono menjelaskan bahwa burden sharing muncul karena situasi darurat. Menurutnya, skema tersebut berfokus pada pembagian biaya pembiayaan negara, bukan pada strategi jangka panjang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Kalau burden sharing kan sama waktu itu pandemi. Intinya burden sharing itu sharing dari cost, dari cost biaya gitu,” kata Thomas kepada media di Komisi XI DPR RI, Senin (26/1/2026).

Ia menambahkan bahwa konteks penerapan burden sharing sangat berbeda dengan kondisi ekonomi saat ini yang dinilai relatif stabil.

Thomas menegaskan bahwa skema burden sharing tidak lagi menjadi fokus kebijakan ke depan. Menurut dia, pendekatan yang saat ini dibutuhkan adalah sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

“Kalau yang sekarang saya katakan tadi adalah sinergi untuk pertumbuhan ekonomi. Ini beda, konteksnya juga beda. Burden sharing kan sudah suatu konsep yang masa lalu,” ujarnya.

Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun. Ia menilai bahwa sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter tidak dapat disamakan dengan burden sharing.

“Kan burden sharing udah ceritanya. Kan tidak mesti harus sistemnya burden sharing. Itu yang waktu sebelum pas zaman nama si Ibu Sri Mulyani,” kata Misbakhun, Senin (26/1/2026).

Misbakhun menjelaskan bahwa sinergi kebijakan dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk menjaga stabilitas pasar keuangan, pengelolaan imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN), serta operasi moneter.

Thomas menekankan bahwa sinergi fiskal–moneter yang ia maksud bukanlah kelanjutan dari burden sharing. Menurutnya, kondisi ekonomi nasional saat ini memungkinkan kolaborasi yang lebih terukur dan berorientasi pada pertumbuhan.

“Secara singkatnya, saya menekankan bahwa sinergi fiskal dan moneter itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi ke depan, dan sangat bisa karena kondisi ekonomi kita sedang baik, dan moneter dan fiskal memang sudah bekerja sama selama ini,” ujar Thomas.

Ia juga menegaskan bahwa kebijakan masa lalu tidak dapat dinilai keliru karena diterapkan dalam konteks krisis.

“Yang satu, waktu itu saya nggak menyatakan bahwa sebelumnya salah. Yang sebelumnya itu sangat diperlukan karena masa COVID tadi,” ucapnya.

Dalam konteks operasional, Thomas menyebut bahwa pembelian SBN oleh BI di pasar sekunder akan menyesuaikan kebutuhan pasar secara dinamis, tanpa dikaitkan dengan skema burden sharing.

Di tengah pembahasan mengenai sinergi kebijakan, Thomas juga menanggapi keraguan publik terkait independensi BI, mengingat latar belakang politiknya. Ia menegaskan bahwa independensi bank sentral dijamin kuat oleh undang-undang.

“Pertama, bahwa undang-undang independensi Bank Indonesia itu sangat kuat. Kedua, saya melewati semua proses yang harus dilakukan berdasarkan undang-undang itu,” tegas Thomas.

Ia menambahkan bahwa sinergi dengan pemerintah dan lembaga lain tidak mengurangi independensi BI dalam menjalankan mandatnya sebagai bank sentral.

Thomas Djiwandono sendiri ditetapkan sebagai Deputi Gubernur BI terpilih untuk periode penuh 2026–2031, menggantikan Juda Agung yang mengundurkan diri pada 13 Januari 2026.