APBN Surplus Lagi di Februari 2022, Tembus Rp19,7 Triliun!

28 Mar 2022, 20:23 WIB

Ilustrasi APBN. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat surplus Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp19,7 triliun pada Februari 2022. Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani menyatakan, realisasi surplus tersebut 0,11 persen terhadap gross domestic product (GDP).

"Total defisit kita dalam hal ini total keseimbangan kita maksudnya adalah surplus Rp19,7 triliun dibandingkan tahun lalu yang defist Rp63,3 triliun ini juga pembalikan yang luar biasa," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN Kita edisi Maret 2022, Senin (28/3/2022).

Surplus tersebut datang dari penerimaan negara yang kuat dan tertahannya belanja negara pada Februari 2022.

1. Surplus APBN Februari 2022 lebih rendah dari Januari 2022

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. (IDN Times/Ridwan Aji Pitoko)

Suprlus APBN yang terjadi pada Februari 2022 tercatat lebih rendah dibandingkan surplus Januari 2022, baik dari segi nominal maupun presentase. Surplus APBN pada Januari 2022 tercatat sebesar Rp28,9 triliun, sedangkan surplus Februari 2022 hanya Rp19,7 triliun.

Kemudian dari segi presentase terhadap PDB, surplus APBN Januari 2022 mencapai 0,16 persen, sedangkan Februari 2022 hanya 0,11 persen.

2. Pendapatan negara tumbuh 37,7 persen

Ilustrasi grafik (IDN Times/Arief Rahmat)

Di sisi lain, pendapatan negara hingga Februari 2022 tercatat sebesar Rp302,4 triliun.

"Kalau dibandingkan tahun lalu, Februari 2021 realisasinya Rp219,6 triliun ini adalah kenaikan 37,7 persen," ujar Sri Mulyani.

3. Belanja negara turun 0,1 persen

Ilustrasi Grafik Penurunan (IDN Times/Arief Rahmat)

Sementara untuk belanja negara, Kemenkeu mencatat adanya penurunan tipis pada Februari ini, yakni sebesar 0,1 persen.

"Dari sisi belanja kita lihat kinerjanya masih belum optimal, masih lemah. Total belanja kita baru Rp282,7 triliun atau kalau dibandingkan tahun lalu Rp282,9 triliun ini relatif hampir sama atau sedikit turun 0,1 persen," tutur Sri Mulyani.

Belanja tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat (BPP) sebesar Rp172,2 triliun dan transfer keuangan dan dana desa (TKDD) sebesar Rp110,5 triliun. Pertumbuhan BPP adalah minus 4,2 persen dibandingkan Februari 2021 yang sebesar Rp179,7 triliun, sedangkan TKDD mengalami pertumbuhan 7,1 persen dibandingkan periode sama tahun lalu yang hanya Rp103,2 triliun.

Dari realisasi BPP tersebut, belanja kementerian/lembaga (K/L) turut mengalami kontraksi sebesar 19 persen menjadi Rp78,6 triliun dari sebelumnya pada Februari 2021 sebesar Rp97 triliun.

Sementara itu, belanja non-K/L justru mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,2 persen dari Rp82,7 triliun pada Februari 2021 menjadi Rp93,6 triliun pada Februari 2022.

"Maka keseimbangan primer kita mengalami surplus Rp61,7 triliun. Ini dibandingkan tahun lalu yang defisit Rp22,9 triliun adalah suatu pembalikan yang luar biasa," ujar Sri Mulyani.