Jakarta, IDN Times - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah menarik utang sebesar Rp166,5 triliun pada periode Januari - Juni 2023. Angka tersebut turun 15,4 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar Rp196,9 triliun.
"Sampai Semester I-2023, realisasi dari pembiayaan utang mencapai Rp166,5 triliun atau baru 23,9 persen dari target tahun ini sebesar Rp696,3 triliun," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Menkeu menegaskan akan terus menjaga disiplin fiskal, di mana APBN tercatat surplus Rp152,3 triliun atau 0,71 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Keseimbangan primer sebesar Rp368,2 triliun.
Surplus ini didapatkan dari capaian pendapatan negara yang lebih besar yakni Rp1.407,9 triliun dibandingkan belanja negara sebesar Rp1.255,7 triliun.
"Dengan APBN yang masih surplus dan keseimbangan primer masih positif, mendorong sisi pembiayaan anggaran juga mengalami penurunan. Untuk APBN 2023 kita ketahui defiist anggaran dibiayai dengan utang untuk target tahun ini Rp696,3 triliun, karena penerimaan negara sangat kuat dan tetap menjaga disiplin fisk'," tegasnya.
Adapun pembiayaan utang ini berasal dari dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto sebesar Rp157,9 triliun atau turun 13,6 persen (yoy) dan baru memenuhi 22,1 persen dari target dalam APBN sebesar Rp712,9 triliun.
Kemudian pinjaman neto terealisasi Rp8,6 triliun, realisasi ini bahkan turun hingga 39,5 persen (yoy).
"Perlambatan pengadaan utang sejalan dengan kinerja pendapatan yang baik," tuturnya.
Disisi lain, faktor positif lainnya berasal dari lembaga pemeringkat kredit S&P yang mengafirmasi credit rating dan outlook Indonesia pada BBB outlook stabil.
"Ini didukung oleh kebijakan ekonomi yang kredibel dan perkiraan pertumbuhan ekonomi 5 persen untuk tiga tahun mendatang," jelasnya.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menyampaikan bahwa laju APBN mengalami konsolidasi luar biasa cepat dan kuat, tanpa mempengaruhi kinerja ekonomi.
"Kami liat tren ini harus dijaga karena situasi global yang cenderung dengan kenaikan suku bunga tinggi, volatilitas tinggi maka eksposure pembiayaan utang harus dijaga di level aman. Ini menjadi bentuk langkah konkret untuk mengamankan APBN dengan turunkan pembiayaan utang dan jaga agar APBN defisitnya dalam posisi bisa dibiayai secara aman dan adfordable," pungkasnya.