ASDP Komit Dukung Program B20 hingga B30 Pemerintah

Kendati demikian, Ira mengaku penggunaan B20 perlu penyesuaian di awal penggunaanya. Pasalnya, sifat zat kimia yang ada di B20 perlu perlakuan khusus. Ira bercerita, beberapa kali pihaknya kerap melakukan pergantian filter lantaran banyak kerak di tanki yang terkelupas akibat zat kimia B20 yang sifatnya membersihkan.

"Makanya ada beberapa treatment misalnya tangki perlu dikuras dulu, sehingga gak ada rontokan lagi. Ini kan peralhin dari B0 jadi B20. Jadi kita sudah lebih tau mengelolanya," jelas dia.

Meski saat ini sudah lebih memahami penggunaan B20, namun menurut Ira, pihaknya belum sepenuhnya mengetahui bagaimana mengelolanya. Dia menyebutkan, apabila ada B20 dikirim dari lokasi yang jauh, maka hasilnya menjadi kurang maksimal. Hal-hal seperti ini yang masih belum diketahui dirinya.

"Kalau dikirim jauh dari depo itu lebih jelek (kualitasnya), itu bagaimana mengelolanya. Jadi kita perlu adjustment. Policy pemerintah perlu dilakukan," tegasnya.

Untuk diketahui, program B20 sebenarnya telah diterapkan sejak 2016, tapi belum begitu masif. Regulasi yang mengatur penahapan mandatori program B20 ialah Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 32 Tahun 2008 tentang Penyediaan, Pemanfaatan, dan Tata Niaga Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain.

Berdasarkan regulasi itu, jenis sektor yang wajib menerapkan di antaranya usaha mikro, usaha perikanan, usaha pertanian, transportasi dan pelayanan umum/PSO (public service obligation), transportasi non-PSO, dan industri dan komersial. Namun, sesuai arahan Presiden RI, terhitung mulai 1 September 2018 mandatori B20 dijalankan secara masif di semua sektor.