Jakarta, IDN Times - Proses pemanfaatan aset sitaan dari koruptor untuk mendukung program pembangunan tiga juta rumah masih memerlukan waktu yang cukup panjang.
Kepala Badan Bank Tanah, Parman Nataatmadja, mengungkapkan jika aset-aset tersebut memang sudah dibidik, tetapi belum dapat dimanfaatkan.
"Yang sedang dijajaki adalah aset sitaan dari Kejaksaan dari para koruptor. Tapi itu prosesnya masih panjang," kata dia dalam diskusi bersama media di kantornya, dikutip Kamis (27/3/2025).
Parman menjelaskan salah satu aset sitaan yang sedang dijajaki untuk program tiga juta rumah memiliki luas sekitar 37 hektare (ha). Lokasi aset-aset yang dimaksud saat ini tersebar Jawa Barat dan Banten.
"Nah, sementara ini ada di Rumpin (Jawa Barat), Cikupa (Banten), dan satu lagi di Maja (Banten)," tambahnya.
Parman menjelaskan, aset-aset tersebut baru dapat dialihkan setelah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkrah).
Setelah inkrah, aset akan dibaliknamakan atas nama Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan dikategorikan sebagai Barang Milik Negara (BMN).
Selanjutnya, aset tersebut dapat dipindahtangankan ke Badan Bank Tanah melalui mekanisme penyertaan modal negara atau skema inbreng, agar dapat dioptimalkan pemanfaatannya.
"Setelah jadi BMN dialihkan lagi kepada Badan Bank Tanah baru bisa dioptimalisasikan untuk MBR (masyarakat berpenghasilan rendah)," sebutnya.
Menurut Parman, Presiden Prabowo Subianto akan memberikan arahan untuk mempercepat proses alih kelola aset sitaan dari Kejaksaan agar segera dapat dimanfaatkan oleh Badan Bank Tanah.
Dia menilai meskipun prosesnya yang harus dilalui cukup panjang, percepatan tetap memungkinkan jika didukung kerja sama lintas lembaga dan komitmen bersama.
"Nanti insya Allah ada arahan dari Presiden untuk bagaimana memperpendek proses tersebut," tambahnya.