Asosiasi Warteg: BLT Rp1,2 Juta Belum Cukup Hidupkan Ekonomi Rakyat

10 Sep 2021, 14:30 WIB

Jakarta, IDN Times - Koperasi Warteg Indonesia (Kowantara) berikan sikap atas bantuan langsung tunai (BLT) UMKM sebesar Rp1,2 juta. Ketua Koordinator Kowantara Mukroni menjelaskan, nilai yang diberikan tidak cukup untuk membangkitkan ekonomi rakyat kecil atau UMKM.

"Termasuk warteg dari keterpurukan, karena kondisi UMKM termasuk warteg ini di masa pandemik COVID-19 dalam kondisi kesulitan yang cukup sangat berat, lebih dari 50 persen tutup alias bangkrut," kata dia dalam keterangannya, Jumat (10/9/2021).

1. Pemerintah harus pulihkan daya beli masyarakat

Instagram.com/calories.records

Mukroni kemudian menyinggung temuan Asian Development Bank (ADB) soal 30 juta UMKM yang bangkrut. Menurutnya, hal itu mengindikasikan bahwa bantuan pemerintah tidak boleh berhenti pada pemberian BLT sebesar Rp1,2 juta.

Pemerintah, kata dia, harus memulihkan daya beli masyarakat bawah yang terpuruk.

"Apalagi angka gini rasio mencapai kesempurnaan 0.7 artinya yang kaya makin kaya, yang miskin semakin bertambah, berdayanya UMKM termasuk warteg karena tumbuhnya daya beli masyarakat bawah," kata dia.

2. Harus ada stimulus biaya hidup rakyat kecil sehari-hari

Salah satu upaya untuk menghidupkan daya beli masyarakat bawah adalah memberi subsidi pada kebutuhan sehari-hari, seperti subsidi listrik, air, telepon, sembako dan yang menyangkut hajat hidup rakyat kecil.

"Karena mereka yang kena imbas pandemik adalah rakyat bawah alias rakyat kecil," ujar dia.

UMKM terutama warteg, kata Mukroni, dililit kredit yang macet akibat pandemik. Keadaan itu mempersulit pembiayaan demi keberlangsungan usaha.

3. Peniadaan cicilan hingga pemutihan BI cheking

Akibat sulitnya akses permodalan di tengah pandemik COVID-19, maka pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang mempermudah UMKM dalam hal memperoleh akses permodalan dengan bunga yang terjangkau.

Mukroni mendorong pemerintah untuk meniadakan cicilan pinjaman khusus pelaku usaha rakyat dan pekerja sektor informal. Implementasinya beragam mulai dari urusan leasing kendaraan, pegadaian, perbankan dan lembaga keuangan non-perbankan. Dia bahkan mengusulkan pemutuhan BI checking.

"Demikian harapan besar dari kehadiran negara atau pemerintah untuk memulihkan ekonomi rakyat kecil," kata Mukroni.