Pemerintah hanya Jadi Penjamin Dana Talangan Rp8,5 T untuk Garuda
Ilustrasi penerbangan (IDN Times/Uni Lubis)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan dana talangan yang diberikan pemerintah kepada beberapa perusahaan milik negara termasuk PT Garuda Indonesia Tbk tidak berasal dari APBN. Dia mengatakan bahwa pemerintah hanya menjadi penjamin, bagi pemberi dana kepada maskapai pelat merah itu.
"Dana itu bisa didapat Garuda dari mana saja bisa dari perbankan. Tapi bukan dari dana APBN. Pemerintah hanya sebagai penjamin bukan pemberi dana," kata dia dalam diskusi online, Selasa (2/6).
1. Kementerian BUMN klaim tidak mungkin dana pemerintah masuk ke perusahaan BUMN publik
IDN Times / Auriga AgustinaArya mengatakan tidak mungkin emiten berkode saham GIAA tersebut mendapatkan dana dari pemerintah lantaran statusnya sebagai perusahaan publik yang sahamnya hanya 60 persen dimiliki negara.
"Jadi tidak ada dana pemerintah masuk ke Garuda. Pemerintah gak mungkin bisa memasukan dana langsung ke Garuda karena dia bukan 100 persen milik pemerintah," ucapnya.
Baca Juga: Segera Jatuh Tempo, Utang Rp7 T Garuda Bakal Dibayar dengan Utang Baru
2. Penentuan nominal dana talangan usulan masing-masing direksi BUMN
Editor’s picks
IDN Times/Auriga AgustinaTerkait penentuan nominal dana talangan, Arya mengatakan itu merupakan usulan dari masing-masing direksi BUMN. Sebab, posisi pemerintah hanya sebagai penjamin Garuda Indonesia untuk mendapatkan dana talangan tersebut.
"Tergantung perusahanlah. Secara Good Corporate Governance (GCG) mereka punya hitungan sendiri. Ya pemerintah ada hitung-hitungan juga tapi bukan mereka yang kasih, itu salah. Tidak ada uang pemerintah yang masuk ke Garuda," ucapnya.
3. Selama Garuda mampu mencicil utang, pemerintah tidak akan keluar uang
Ilustrasi utang (IDN Times/Arief Rahmat)Arya mengatakan dalam sebuah bisnis, utang merupakan hal yang biasa. Menurutnya, selama Garuda mampu mencicil utang, pemerintah sebagai penjamin tidak akan mengeluarkan uang.
"Ya kan dia cicil utang pokok, kan wajar sebuah perusahaan di mana-mana meminjam," ujarnya.
Baca Juga: Garuda Terlilit Utang Rp7,5 Triliun, Pemerintah Cari Solusi
Berita Terkini Lainnya
