Sri Mulyani: APD Langka Bukan karena Tidak Ada Uang untuk Beli
Ilustrasi APD (IDN Times/Candra Irawan)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan persoalan kelangkaan alat perlindungan diri (APD) bukan dikarenakan negara tak memiliki dana untuk memenuhi kebutuhan APD, melainkan karena suplai yang terbatas di tengah melonjaknya permintaan secara global.
"Masalah APD, ventilator, itu saya jelaskan sekali lagi masalahnya bukan karena kita tidak mampu, bukan karena uangnya. Yang jadi bottle-neck adalah supply side-nya," katanya di Komisi VI DPR, Kamis (30/4).
Dia menceritakan bahwa Inggris pun sempat menggunakan plastik sampah karena tidak adanya APD. Itu semua, menurutnya, disebabkan kelangkaan alat kesehatan di tengah pandemikvirus corona atau COVID-19 ini.
1. Pemerintah telah memprioritaskan belanja negara untuk sektor kesehatan
(Kementerian Keuangan)Dia mengatakan pemerintah telah melakukan refocusing anggaran untuk memprioritaskan belanja pada pengadaan alat-alat kesehatan.
Anggaran kesehatan penanganan virus corona tersebut juga sudah termasuk dalam anggaran stimulus pemerintah untuk penanganan virus corona senilai Rp405 triliun.
Baca Juga: Virus Corona: Robohnya Infrastruktur Kesehatan di Negeri Kita
2. Anggaran khusus untuk kesehatan Rp75 triliun
(IDN Times/Arief Rahmat)Dari jumlah stimulus penanganan COVID-19 tersebut, pemerintah mematok anggaran kesehatan sebesar Rp75 triliun.
Jumlah tersebut terdiri dari alokasi belanja kesehatan kebutuhan penanganan COVID-19 sebesar Rp65,8 triliun, bantuan iuran mandiri peserta BPJS Kesehatan kelas III mencapai Rp3 triliun, dan insentif tenaga medis sebesar Rp5,9 triliun. Terakhir, dana santunan kematian mencapai sebesar Rp0,3 trilun.
3. Sri Mulyani tegaskan tidak ada alasan anggaran terbatas dalam pengadaan alat
Menteri Keuangan Sri Mulyani (IDN Times/Shemi)Dengan begitu, Sri Mulyani menegaskan bahwa anggaran bukan menjadi alasan kendala pengadaan alat-alat kesehatan. Pengadaan itu, ujarnya, menjadi wewenang Tim Gugus Tugas COVID-19 dan Kementerian Kesehatan.
"Jadi pelaksanaan pengadaannya tergantung pihak-pihak tersebut. Tidak ada alasan tidak ada anggaran."
Baca Juga: Pemerintah Kucurkan Rp75 Triliun di Anggaran Kesehatan, Ini Rincianya
Topik:
Berita Terkini Lainnya
