Sri Mulyani Mulai Hitung Kebutuhan Anggaran untuk Vaksin Gratis
ilustrasi penyuntikan vaksin (IDN Times/Arief Rahmat)
Follow IDN Times untuk mendapatkan informasi terkini. Klik untuk follow WhatsApp Channel & Google News
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan pemerintah tengah menghitung kebutuhan anggaran untuk program vaksinasi COVID-19 gratis kepada seluruh masyarakat.
"Kemarin waktu Presiden mengatakan 'oh nanti kita semuanya perlu divaksin dan vaksinnya akan digratiskan' maka kita harus mulai menghitung untuk kebutuhan itu," katanya, Minggu (20/12/2020).
1. Vaksinasi menjadi program prioritas pemerintah
Jenis vaksin yang digunakan di Indonesia (IDN Times/Sukma Shakti)Awalnya, pemerintah berencana ada dua skema yakni vaksin subsidi pemerintah dan vaksin mandiri alias berbayar. Menteri Terawan Putranto sebelumnya menyebut hanya 32 juta orang yang akan disubsidi pemerintah, sedangkan 75 juta orang lainnya menggunakan skema mandiri alias vaksin berbayar.
Namun, setelah mendapatkan banyak desakan publik, Presiden Joko "Jokowi" Widodo akhirnya mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan vaksin COVID-19 gratis kepada seluruh warga.
Sri Multayani menyebut ini dilakukan pemerintah karena memprioritaskan manusia, dalam hal ini, warga Indonesia. "Itu adalah pekerjaan yang kita hadapi di dalam rangka untuk mendukung tadi yang prioritas, yaitu manusianya yang paling penting," jelasnya.
Sebelumnya, Sri Mulyani sempat menyiapkan anggaran sebesar Rp35,1 triliun untuk mendukung program vaksinasi dan pengadaan vaksin tahun ini. Namun, angka ini tentu melonjak jika pemerintah akhirnya menerapkan vaksin gratis bagi seluruh warga.
Baca Juga: Presiden Jokowi Tegaskan Vaksinasi COVID-19 Gratis Tanpa Terkecuali
2. Sebanyak 182 juta masyarakat Indonesia akan disuntik vaksin
ilustrasi vaksinasi (IDN Times/Arief Rahmat)Presien Jokowi mengungkapkan nantinya sebanyak 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta akan disuntik vaksin untuk menciptakan kekebalan atau herd immunity. Meski demikian, Jokowi tetap meminta masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
"Suntik 182 juta itu bayangkan banyak sekali, banyak memerlukan waktu sehingga sekali lagi begitu besok sudah divaksin itu belum keadaan bisa langsung normal, sebab butuh waktu untuk menyuntik satu-satu itu. Kita harus ngerti kenapa minimal paling tidak 70 persen disuntik, supaya terdapat yang namanya kekebalan komunal atau herd immunity," papar Jokowi.
3. Jokowi tegaskan vaksin gratis tidak berkaitan kepesertaan BPJS
Ilustrasi Vaksin. IDN Times/Arief RahmatJokowi menegaskan bahwa vaksinasi COVID-19 bagi rakyat Indonesia gratis serta tidak berkaitan dengan kepesertaan BPJS.
"Saya ingatkan, sampaikan bahwa pemberian vaksin nanti tidak dipungut biaya alias gratis. Jadi vaksinasi itu untuk semuanya tidak terkecuali, semuanya kita bisa kembali hidup normal. Dan juga tidak ada kaitannya dengan anggota BPJS, karena ada isu yang divaksin adalah yang punya BPJS, ini tidak. Semuanya, seluruh warga bisa mengikuti vaksinasi," ujar Jokowi dilansir dari Youtube Sekretariat Presiden, Jumat (18/12/2020).
Jokowi memaparkan waktu vaksinasi COVID-19 nantinya akan ada pemberitahuan dari Puskesmas atau dari Kelurahan sebab saat ini vaksin COVID-19 sudah ada di Indonesia. "Tapi memang (waktu vaksin) diatur oleh Kelurahan, Puskesmas dekat kita," kata Jokowi.
Baca Juga: Jokowi Gratiskan Vaksin COVID-19, BI Bantu Danai Pengadaan Vaksin
Berita Terkini Lainnya
