Badan PBB Rilis Peta Jalan Perkuat Ekosistem E-Commerce Indonesia

Kajian eT Ready memetakan peluang besar bagi UMKM untuk menjangkau pasar domestik dan global melalui perdagangan digital. Laporan ini juga menegaskan pentingnya penguatan pembayaran digital dan tata kelola regulasi.

Dengan ekonomi digital yang mencapai nilai  90 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2024, Indonesia memegang peran besar di kawasan regional. Sebagai satu-satunya anggota G20 di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan perdagangan digital sebagai elemen penting pembangunan jangka panjang.

“Indonesia menunjukkan bagaimana transformasi digital dapat menjadi pendorong daya saing dan inklusi secara bersamaan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal UNCTAD, Pedro Manuel Moreno dalam keterangan tertulis.

“eTrade Readiness Assessment ini mendukung upaya Pemerintah untuk memperkuat koordinasi, memberdayakan UMKM agar dapat mengakses pasar daring, membangun kepercayaan dalam transaksi digital, serta memastikan ekonomi digital Indonesia terus tumbuh secara tangguh dan berkelanjutan,” sambung dia.

Laporan ini merupakan eTrade Readiness Assessment pertama UNCTAD yang dilakukan di negara anggota G20 dan yang pertama mengintegrasikan pertimbangan keberlanjutan lingkungan dalam analisis ekosistem e-commerce dan perdagangan digital. Ini diklaim mencerminkan komitmen Indonesia untuk memastikan pertumbuhan digital berkontribusi pada Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. 

eTrade Readiness Assessment memberikan tinjauan menyeluruh terhadap ekosistem e-commerce dan perdagangan digital Indonesia, mencakup koordinasi kebijakan dan kelembagaan, adopsi teknologi dan infrastruktur, partisipasi UMKM, kerangka hukum dan regulasi, pembayaran digital, serta inklusi keuangan. 

 “Temuan dalam kajian ini akan membantu mengarahkan upaya Indonesia dalam memperkuat ekosistem e-commerce dan perdagangan digital serta mendorong penyelarasan yang lebih baik, sehingga ekonomi digital Indonesia tumbuh tidak hanya lebih cepat, tetapi juga lebih adil, aman, dan tangguh,” ujar Direktur Perdagangan Internasional Kementerian Luar Negeri, Ditya Agung Nurdianto.

Dalam laporan tersebut juga mengintegrasikan isu lintas sektor. Mulai dari partisipasi perempuan, pemuda, orang dengan disabilitas, pelaku sektor informal, serta komunitas di wilayah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani. Ini dilakukan guna memastikan transformasi digital memberikan manfaat seluruh semua pihak.

"Laporan ini disusun berdasarkan konsultasi luas dengan para pemangku kepentingan nasional dan regional di seluruh Indonesia. Ini menjadi wujud kemajuan yang kuat dalam konektivitas, pembayaran digital, dan platform e-commerce lokal," kata Ditya.

Dalam laporan tersebut juga ditawarkan sejumlah langkah praktis untuk meningkatkan koordinasi, memperbaiki logistik dan pengiriman, membangun keterampilan digital dan mempermudah prosedur bagi para pelaku usaha, memperkuat perlindungan data dan keamanan siber, serta memperluas akses pembiayaan dan layanan digital bagi bisnis daring.

 “Melalui kolaborasi erat dan aksi terkoordinasi dengan UNCTAD serta para pemangku kepentingan nasional, Indonesia berkomitmen untuk memajukan ekonomi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh,” ujarnya.