Jakarta, IDN Times - Presiden Joko "Jokowi" Widodo membagikan Surat Keputusan (SK) untuk pemanfaatan Perhutanan Sosial dalam Festival LIKE yakni 'Lingkungan-Iklim-Kehutanan-Energi Baru Terbarukan'.
Tercatat, ada 10 Perjanjian Kerjasama (PKS) Kemitraan Kehutanan Perhutani (KKP) untuk empat kabupaten yaitu Sukabumi, Cianjur, Purwakarta dan Bogor. Kemudian, PKS Kemitraan Kehutanan Perhutani Produktif (KKPP) sebanyak 6 SK untuk tiga kabupaten yaitu Bandung, Bandung Barat dan Kabupaten Bogor.
Jokowi mengatakan, program Perhutanan Sosial digelar untuk meningkatkan produktivitas di kawasan hutan, sekaligus menjaga kelestariannya.
Dia mengatakan, perubahan iklim menghantui semua negara. Oleh karena itu, Jokowi mengajak semua pihak bersama merehabilitasi hutan dengan cara menanam pohon sebanyak-banyaknya.
"Realisasi Program Perhutanan Sosial dan hutan adat saat ini sudah mencapai 6,3 juta hektare (ha), semoga dapat membantu masyarakat lebih sejahtera dan kawasan hutan lebih produktif," kata Jokowi yang dikutip Selasa, (19/9/2023).
Dalam kesempatan itu, dia juga mengingatkan pemanfaatan kawasan hutan akan diawasi setelah diterbitkan SK.
"Saya juga akan cek apakah digunakan secara produktif atau tidak. Jangan hanya mau terima (SK) ternyata ditelantarkan," ucap Jokowi.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Siti Nurbaya Bakar menyampaikan, pemerintah dan dunia usaha terus bekerja sama untuk memastikan pelestarian dan pemanfaatan hutan sesuai dengan regulasi yang telah diatur oleh Negara.
Siti menjabarkan, pemerintah telah menyerahkan 1.541 SK Hijau Perhutanan Sosial, dengan luas areal 1,048 juta ha lebih; serta SK Biru TORA seluas 107.275 ha.
"Termasuk dalam SK Hutan Sosial yaitu untuk Hutan Adat seluas 90 ribu lebih bagi 23 Kelompok Adat, serta SK mitra konservasi seluas 297 ribu ha lebih bagi 607 kelompok masyarakat dan juga Kemitraan Perhutani untuk masyarakat produktif," ujar Siti.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro menjelaskan produktivitas garapan masyarakat desa hutan dapat terbantu dengan adanya sistem agroforestry dengan skema KKP dan KKPP yang sebelumnya disebut PHBM.
Perhutani mendukung program Perhutanan Sosial (PS) yang berfokus pada kelestarian alam dan kesejahteraan masyarakat.
“Program Kemitraan Kehutanan Perhutani ini diutamakan untuk masyarakat desa hutan baik yang masih dalam bentuk lembaga hingga berbentuk koperasi dengan tujuan masyarakat mendapatkan manfaat dari hutan serta produktivitas kawasan hutan dapat dimaksimalkan,” ucap Wahyu.