Bank Dunia: Kudeta oleh Militer Myanmar Bahayakan Pembangunan Negara

02 Feb 2021, 17:07 WIB

Ilustrasi. ANTARA FOTO/Istimewa

Jakarta, IDN Times – Bank Dunia prihatin dengan situasi yang saat ini terjadi di Myanmar. Mereka menilai pengambilalihan kekuasaan oleh militer berisiko menciptakan kemunduran besar bagi transisi negara dan prospek pembangunannya.

“Kami prihatin tentang keselamatan dan keamanan orang-orang di Myanmar, termasuk staf dan mitra kami, dan terganggu oleh penutupan saluran komunikasi baik di dalam Myanmar maupun dengan dunia luar,” kata Bank Dunia dalam pernyataan yang dikeluarkan Senin malam seperti dikutip dari Channel News Asia, Selasa (2/2/2021).

Bank Dunia mengatakan telah menjadi mitra yang berkomitmen dalam mendukung transisi Myanmar menuju demokrasi selama dekade terakhir, serta upayanya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan yang luas dan peningkatan inklusi sosial.

“Kami tetap berkomitmen untuk tujuan ini. Pikiran kami bersama rakyat Myanmar,” kata bank dalam pernyataannya.

1. Perkembangan Myanmar

Default Image IDN

Menurut situs web Bank Dunia, lembaga tersebut telah memberikan komitmen pinjaman ke Myanmar sebesar 900 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp12,6 triliun pada tahun 2020. Sementara pada tahun 2017 jumlah komitmen pinjamannya mencapai 616 juta dolar.

Bank menyebut ada peningkatan terukur dalam kesejahteraan sosial sejak negara itu membuka diri pada 2011, di mana angka kemiskinan turun menjadi 25 persen pada 2017 dari 48 persen pada 2005.

2. Perlambatan momentum

ANTARA FOTO/REUTERS/Kham

Namun menurut Bank Dunia, momentum reformasi Myanmar melambat setelah tahun 2016 ketika pemerintah sipil yang baru terpilih berjuang keras untuk mendefinisikan visi ekonominya.

Perlambatan momentum terjadi meskipun negara mengatakan bahwa pemerintah baru-baru ini mengadopsi rencana pembangunan berkelanjutan yang ambisius dan menghidupkan kembali agenda reformasi ekonominya.

“Pertumbuhan ekonominya diyakini turun menjadi hanya 0,5 persen pada tahun fiskal 2019/2020 dari 6,8 persen pada tahun sebelumnya,” kata Bank Dunia.

Bank juga mengatakan ekonomi Myanmar dapat berkontraksi sebanyak 2,5 persen jika pandemik COVID-19 berlarut-larut.

3. Pengambilalihan kekuasaan oleh militer

Pendukung pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi melakukan protes di luar Pengadilan Internasional (ICJ), sebelum kedatangannya pada sidang hari kedua untuk kasus yang dilaporkan oleh Gambia terhadap Myanmar atas dugaan genosida terhadap minoritas populasi Muslim Rohingya, di Den Haag, Belanda, pada 11 Desember 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Yves Herman

Kekacauan politik terjadi di Myanmar setelah pada Senin dini hari militer melakukan penangkapan terhadap Aung San Suu Kyi, pemimpin Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD) yang memenangkan pemilu di Myanmar.

Pada Senin juga, Militer Myanmar mengumumkan pembersihan pemerintahan Aung San Suu Kyi dengan mencopot 24 menteri dan deputi. Militer yang telah memimpin Myanmar selama puluhan tahun hingga 2011, juga menunjuk 11 pengganti dalam pemerintahan baru setelah merebut kekuasaan dalam kudeta.

Pengumuman tersebut dibuat di Myawadday TV yang dikelola militer. Beberapa posisi yang diganti termasuk para pejabat di sektor keuangan, kesehatan, informasi, urusan luar negeri, pertahanan, perbatasan dan dalam negeri.

Tentara Myanmar juga telah menyerahkan kekuasaan kepada panglima militer Jenderal Min Aung Hlaing dan memberlakukan keadaan darurat selama setahun. Mereka mengatakan alasan penangkapan dan pengambilalihan kekuasaan karena pemilihan umum yang dimenangkan Aung San Suu Kyi dipenuhi kecurangan.