Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
For
You

Aung San Suu Kyi Ditahan Militer, AS Ancam Akan Bertindak

Pemimpin Myanmar Aung San Suu Kyi menghadiri sidang pleno KTT ASEAN ke-35 di Bangkok, Thailand, pada 2 November 2019. ANTARA FOTO/REUTERS/Athit Perawongmetha

Jakarta, IDN Times - Ketegangan domestik terjadi di Myanmar akibat fraksi militer menangkap pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya pada Senin (1/2/2021) dini hari.
 
Hal itu terjadi sebagai puncak penolakan fraksi militer terhadap hasil pemilihan umum pada November 2020 yang memenangkan Partai Liga Nasional Demokrasi (NLD), partai politik yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi. Sebelumnya, ketegangan antara militer dengan pemerintahan sipil telah berlangsung selama berhari-hari.
 
Sejumlah pejabat negara telah memberi tanggapan terkait instabilitas politik yang terjadi di Burma. Berikut IDN Times himpun tanggapan dari Amerika Serikat (AS), Australia, dan Singapura.

1. AS ancam untuk ambil tindakan

ANTARA FOTO/REUTERS/Kham

Juru bicara Gedung Putih Jen Pseki menyampaikan, Amerika akan mengambil tindakan jika militer Myanmar tidak segera membebaskan pemimpin de facto Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan pejabat dari partai penguasa lainnya.
 
"AS menentang setiap upaya untuk mengubah hasil pemilu atau menghalangi transisi demokrasi Myanmar, dan (kami) akan mengambil tindakan terhadap mereka yang bertanggung jawab jika langkah-langkah ini tidak dibatalkan," kata Psaki melalui keterangan pers, sebagaimana dilaporkan Channel News Asia, Senin (1/2/2021).

2. Australia desak militer Myanmar bertindak sesuai hukum

Pemimpin Myanmar yang dikudeta Aung San Suu Kyi (ANTARA FOTO/Ye Aung Thu)

Narasi yang sama juga disampaikan oleh Menteri Luar Negeri (Menlu) Australia Marisa Payne, meminta supaya militer Myanmar bertindak sesuai hukum yang berlaku.
 
"(Militer agar) menghormati supremasi hukum, untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang sah dan untuk segera membebaskan semua pemimpin sipil dan orang lain yang telah ditahan secara tidak sah,” kata dia.  

3. Singapura meminta rekonsiliasi damai diutamakan

Penasihat Negara (setingkat Perdana Menteri) Myanmar, Aung San Suu Kyi, mengenakan masker dan sarung tangan plastik saat menggunakan hak suaranya dalam Pemilu Myanmar 2020. (Facebook.com/Chair NLD)

Kementerian Luar Negeri Singapura turut prihatin dengan ketegangan politik yang terjadi di Burma. Institusi tersebut meminta pihak-pihak terkait bisa menahan diri dan mengutamakan proses dialog.
 
Kemenlu juga berpesan kepada seluruh warga Singapura di Myanmar untuk tetap waspada dan mengikuti saran otoritas lokal.
 
“Singapura menyampaikan keprihatinan yang besar atas situasi di Myanmar. (Kami) berharap semua pihak yang terlibat akan menahan diri, menjaga dialog, dan bekerja menuju hasil yang positif dan damai,” tulis Kemenlu Singapura dalam sebuah pernyataan kepada media.

Share
Editor’s Picks
Topics
Editorial Team
Anata Siregar
EditorAnata Siregar
Follow Us