Jakarta, IDN Times - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti menyatakan data kemiskinan Indonesia sebesar 60,3 persen yang dirilis Bank Dunia perlu dimaknai secara bijak.
"Mari kita lebih bijak memaknai dan memahami angka kemiskinan Bank Dunia karena itu bukanlah sesuatu keharusan kita menerapkan, itu hanya referensi saja," kata dia kepada jurnalis di Kompleks Istana Kepresidenan, dikutip Kamis (1/5/2025).
Dia menjelaskan angka tersebut menggunakan standar garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas, yakni sebesar 6,85 dolar AS per kapita per hari berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) pada 2017.
"Artinya, kita tidak bisa langsung mengonversi dengan nilai tukar saat ini karena itu adalah nilai tukar PPP base-nya 2017. Makanya angka konversinya akan berbeda," jelas Amalia.
Amalia menjelaskan Bank Dunia tidak mewajibkan penerapan garis kemiskinan global secara langsung oleh setiap negara. Setiap negara tetap menetapkan garis kemiskinan yang disesuaikan keunikan dan karakteristik lokal.
"Selain poverty line atau garis kemiskinan standar Bank Dunia, itu banyak negara yang memiliki garis kemiskinan di masing-masing wilayahnya yang dihitung sendiri berdasarkan keunikan dan standar hidupnya," ujarnya.
Dia menyampaikan penghitungan angka kemiskinan di Indonesia menggunakan garis kemiskinan yang ditetapkan secara berbeda di tiap provinsi. Data tersebut kemudian diagregasi menjadi angka nasional.
"Dengan demikian kita bisa menunjukkan, standar hidup di provinsi DKI tidak akan sama dengan standar hidup misalnya di Papua Selatan. Provinsi DKI dan Papua Selatan memiliki garis kemiskinan yang berbeda," tambahnya.