Jakarta, IDN Times - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Menteri Sosial Juliari Batubara sebagai tersangka korupsi dana bansos. Ekonom senior Faisal Basri buka suara soal kasus tersebut. Dia mengatakan dirinya telah sering mengkritisi program bantuan sosial dalam bentuk sembako.
"Sudah diingatkan jauh hari jangan gunakan paket sembako untuk bantu rakyat miskin dan terdampak COVID-19," tulis Faisal dalam akun Twitternya, seperti dikutip Senin (7/12/2020).
Dalam tulisannya di laman faisalbasri.com, dia menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan paket sembako senilai Rp43,6 triliun. Ada lagi pos logistik/pangan/sembako senilai Rp25 triliun. Jadi, setidaknya bantuan berupa nontunai senilai Rp68,6 triliun.
"Dana hampir Rp70 triliun itu bisa lebih tepat sasaran jika dikonversi dalam bentuk uang tunai," ujarnya.
Faisal menjelaskan, bansos dengan uang tunai dinilai lebih tepat sasaran karena beberapa hal. Pertama, kebutuhan setiap keluarga berbeda-beda. Beras dan gula tidak cocok untuk penderita diabetes. Keluarga yang memiliki bayi atau anak balita bisa membeli susu jika diberikan uang tunai.
"Penerima lainnya lebih leluasa memilih barang yang hendak dibelinya sesuai kebutuhan. Keleluasaan memilih sirna karena isi paket sembako sama untuk seluruh penerima bantuan," ucapnya.
Kedua, uang tunai juga bisa dibelanjakan di warung tetangga atau di pasar rakyat/ tradisional. Hal ini bakal semakin mendorong pertukaran ekonomi dan membantu pelaku usaha mikro maupun ultramikro.
Ketiga, pengadaan sembako yang terpusat membutuhkan ongkos tambahan seperti untuk transportasi, pengemasan, petugas yang terlibat, serta beragam biaya administrasi dan pelaporan. Hal itu berimbas pada berkurangnya hak penerima bantuan.
"Semoga pemerintah segera mengoreksi mekanisme pemberian bantuan," imbuh dia.
Senada dengan Faisal, Peneliti INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa pemberian bantuan sosial dalam bentuk sembako rentan dalam proses pengadaan barangnya. "Mulai dari penunjukkan perusahaan yang menyediakan bansos, disitu rentan terjadinya kong kalikong, suap menyuap," kata Bhima kepada IDN Times.
Untuk itu, dia menyarankan agar pemerintah mengubah pola pemberian bantuan bansos menjadi tunai. Sehingga pengawasan bisa dilakukan dengan optimal.
"Kenapa cash/transfer, pengawasan mudah diawasi karena ada di perbankan. Kemudian cash transfer relatif memberi kepercayaan kepada penerima. Bisa buat beli sembako atau barang-barang," ujarnya.