Bantuan Pangan dan Diskon Listrik Diberikan hanya 2 Bulan, Kenapa?

17 Des 2024, 21:30 WIB

Triyan Pangastuti

Penyaluran Bantuan Pangan Beras 10 kilogram (kg). (dok. Bulog)

Intinya sih...

Pemerintah memberikan stimulus pangan dan diskon listrik selama dua bulan, Januari-Februari 2025, untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kuartal I-2025.
Stimulus diberikan sebagai dukungan kepada masyarakat terutama kalangan menengah-bawah, dengan bantuan pangan 10 kg per bulan dan diskon listrik 50%.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Pemerintah mengungkapkan alasan stimulus pangan dan diskon tarif listrik hanya diberikan selama dua bulan, yakni periode Januari-Februari untuk menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal I-2025.

Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha Badan Usaha Milik Negara Kemenko Perekonomian Ferry Irawan menjelaskan, kuartal I merupakan periode kritikal bagi pemerintah karena biasanya inflasi cenderung lebih tinggi usai momentum Natal dan Tahun Baru (Nataru).

"Inflasi diperkirakan akan lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, terutama pada Januari akibat adanya lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru) serta menjelang Lebaran," kata dia di Jakarta, Selasa (17/12/2024).

1. Bantuan pangan dan diskon listrik diharapkan jaga inflasi dan daya beli

Ilustrasi Inflasi (IDN Times/Arief Rahmat)

Di tengah kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen yang mulai berlaku 1 Januari 2025, pemerintah mengeluarkan sejumlah stimulus untuk memberikan dukungan ke masyarakat demi menjaga daya beli, terutama kalangan menengah-bawah, di antaranya melalui diskon tarif listrik dan bantuan pangan.

Diketahui, kebijakan bantuan pangan/beras sebanyak 10 kilogram (kg) per bulan yang akan diberikan bagi masyarakat di desil 1 dan 2 sebanyak 16 juta Penerima Bantuan Pangan (PBP). Sementara diskon listrik 50 persen diberikan untuk pelanggan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN dengan daya terpasang 450-2.200 volt-ampere (VA).

"Harapan kami dengan bantuan pangan dan diskon listrik, inflasi dapat terkendali dan daya beli masyarakat tetap terjaga. Ini akan menjadi leverage yang penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di kuartal pertama yang sangat menentukan," ujar Ferry.

2. Januri-Maret jadi periode penggerak pertumbuhan ekonomi

Ilustrasi pertumbuhan ekonomi. (Dok. IDN Times)

Di sisi lain, periode Januari-Maret merupakan mesin pertumbuham ekonomi yang sering diandalkan pemerintah untuk mendorong perekonomian pada awal tahun. Strategi bantuan dan diskon ini diyakini akan memberikan stabilitas pada inflasi dan memastikan momentum pertumbuhan ekonomi dapat terjaga.

"Kuartal I itu kritikal, karena engine of growth Indonesia banyak di kuartal I, jadi seperti mesin idealnya dari awal kita sudah siapkan dorongannya agar inflasi stabil dan pertumbuhan ekonomi bisa terjaga," ujar dia.

3. PPN 12 persen tidak signfikan kerek inflasi

ilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, dampak kebijakan PPN 12 persen pada tahun depan tidak akan signifikan ke inflasi. itu lantaran pemerintah turut memberikan berbagai stimulus yang dapat dinikmati masyarakat hingga perusahaan.

"Dampak (PPN 12 persen) terhadap inflasi tidak akan signifikan. Inflasi masih akan terkendali karena komponen terbesar dalam inflasi adalah pangan, khususnya volatile food. Pangan merupakan barang strategis yang merupakan kebutuhan pokok, dan tidak dikenakan PPN sesuai dengan PP No. 49," ujar Susiwijono.

Selain bahan pokok, komponen listrik masuk dalam kategori administred price yang memberi sumbangan terbesar bagi inflasi. Namun dia memastikan, bantuan diskon listrik 50 persen akan menahan peningkatan inflasi di dalam negeri.

Diskon listrik diberikan untuk 81,4 juta pelanggan PLN, yang terdiri dari 24,6 juta pelanggan 450 VA, 38 juta pelanggan 900 VA, 14,1 juta pelanggan 1.300 VA, dan 4,6 juta pelanggan 2.200 VA.

"Saya kira dari sisi itu, dampaknya (PPN 12 persen) ke inflasi kemungkinan akan minim tidak perlu kita khawatirkan," katanya.