Barang Tak Kena PPN: Bahan Pokok, Biaya Pendidikan dan Kesehatan

05 Des 2024, 20:03 WIB

Muhammad Ilman Nafian

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Intinya sih...

PPN 12 persen hanya berlaku untuk barang mewah, mulai 1 Januari 2025.
Barang kebutuhan pokok, biaya pendidikan, transportasi, dan kesehatan tidak kena PPN.
Daftar barang dan jasa yang tidak kena PPN diatur dalam beberapa peraturan tertentu.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, ada sejumlah barang yang akan dikecualikan tidak kena pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen. Salah satunya barang kebutuhan pokok.

"Barang pokok tidak dikenakan PPN," ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/12/2024).

Selain itu, biaya pendidikan, transportasi hingga kesehatan juga tidak akan dikenakan PPN.

"Hari ini pun tidak kena PPN, biaya pendidikan hari ini pun tidak kena PPN. Biaya kesehatan hari ini pun tidak kena PPN. Transportasi hari ini pun tidak kena PPN," ucap dia.

1. PPN 12 persen mulai berlaku 1 Januari 2025

ilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)

PPN 12 persen ini mulai berlaku 1 Januari 2025. DPR dan pemerintah sepakat PPN 12 persen dikenakan hanya untuk barang mewah.

Kenaikan PPN 12 persen juga tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

2. Pemerintah lakukan finalisasi penetapan PPN 12 persen

ilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski demikian, pemerintah masih melakukan finalisasi terhadap penetapan PPN 12 persen. Airlangga mengatakan, pemerintah segera mengumumkan hal tersebut.

"PPN itu akan dibahas dan difinalisasi seperti yang saya sampaikan dalam pertemuan ke depan," ucap dia.

3. Barang dan jasa yang tidak kena PPN 12 persen

ilustrasi PPN 12% (IDN Times/Aditya Pratama)

Barang dan jasa yang tidak kena PPN 12 persen diatur dalam beberapa peraturan, yaitu UU HPP Pasal 4A, UU HPP Pasal 16B, dan Peraturan Menteri Keuangan No.116/PMK/010/2017.

Berikut daftar lengkapnya:

Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung.
Uang, emas batangan untuk cadangan devisa negara, dan surat berharga
Jasa keagamaan
Jasa kesenian dan hiburan, termasuk semua jenis jasa oleh pekerja seni dan hiburan
Jasa perhotelan, termasuk jasa sewa kamar atau ruangan
Jasa dari pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan secara umum, misalnya yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan
Jasa tempat parkir, termasuk yang dilakukan oleh pemilik atau pengusaha pengelola tempat parkir
Jasa boga atau katering
Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat
Jasa pelayanan kesehatan medis tertentu dan termasuk dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
Jasa pelayanan sosial
Jasa keuangan
Jasa asuransi
Jasa pendidikan
Jasa angkutan umum darat, air, dan udara
Jasa tenaga kerja
Beras dan gabah
Jagung, kecuali bibit jagung
Sagu, tepung, tepuk bubuk, dan tepung kasar
Kedelai, kecuali benih
Garam konsumsi beryodium atau tidak, termasuk garam meja dan didenaturasi
Daging segar dari hewan ternak dan unggas
Telur
Susu perah
Buah-buahan segar, selain dikeringkan
Sayur-sayuran segar
Ubi-ubian segar
Bumbu-bumbuan segar
Gula konsumsi kristal putih.