(IDN Times/Gregorius Aryodamar P)
Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan underpass Kemayoran merupakan wewenang pemerintah pusat. Kendati demikian, kata Anies, Pemprov DKI Jakarta tetap membantu pemerintah pusat agar wilayah tersebut tak digenangi banjir dan bisa berfungsi seperti sedia kala.
"Pemprov DKI ikut membantu untuk pastikan bahwa itu bisa tuntas segera. Sejauh ini, SDA sudah serahkan enam mobil pompa ditambah dua pompa pemadam kebakaran untuk terus memompa," ujar Anies usai hadiri Rapat Kerja Daerah Partai Gerindra DKI Jakarta di Jalan Sudirman, Jakarta Pusat, Minggu (26/7).
Akibat banjir ini, Pemprov DKI Jakarta sempat 'disemprot' pemerintah pusat. Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono angkat bicara terkait pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi, yang menyebutkan underpass Kemayoran yang terkena banjir merupakan wewenang pemerintah pusat. Heru mengimbau agar pejabat Pemprov DKI Jakarta tidak berpolemik dalam masalah banjir.
“Saya rasa mari kita bersama-sama berdiskusi membahas apa yang menjadi kendala di lapangan, bukan seperti yang dilakukan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta berbicara di media. Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat,” ujar Heru.
Sayang, Anies enggan berkomentar dan melengos. Dia langsung pergi ketika ditanya wartawan soal pernyataan tersebut. "Sudah cukup ya itu," ujar Anies.