BCA: Indonesia Harus Respons Tantangan Baru Pencucian Uang

19 Mar 2022, 15:35 WIB

Ilustrasi judi. (IDN Times/Aditya Pratama)

Jakarta, IDN Times - Direktur PT Bank Central Asia (BCA) Tbk Haryanto Budiman mengatakan Indonesia harus bisa merespons tantangan baru terkait pencucian uang atau money laundry dan pendanaan terorisme alias terorism financing. Pasalnya, sekarang ini banyak inovasi dan bisnis ekonomi baru.

"Kita ketahui ada berbagai inovasi baru seperti mata uang kripto yang mungkin regulasinya belum ada atau belum memadai," kata Haryanto dilansir ANTARA, Sabtu (19/3/2022).

Pencucian uang adalah upaya untuk menyembunyikan hasil dari suatu tindakan kriminal, baik itu dari tindakan korupsi, perjudian, penghindaran pembayaran pajak, prostitusi, hingga perdagangan manusia.

1. Harus ada aturan baru untuk hadapi bisnis ekonomi terkini

Ilustrasi uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Haryanto menginginkan agar ada aturan baru yang mengatur berbagai model bisnis terkini yang cukup dan memadai untuk menghindari pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Haryanto berpendapat pencucian uang merupakan isu global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara maju, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh negara.

2. Sayangnya Indonesia belum bergabung dengan Financial Action Task Force

Ilustrasi Pencucian Uang (IDN Times/Aditya Pratama)

Meski demikian, Indonesia merupakan satu-satunya negara G20 yang belum bergabung sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF), yang merupakan organisasi internasional terkait pencucian uang.

Namun, saat ini pemerintah Indonesia dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan HAM dibantu Menteri Keuangan sedang mengusahakan agar Indonesia bisa masuk ke dalam keanggotaan FATF.

3. Syarat Indonesia bisa gabung Financial Action Task Force

Ilustrasi Pencucian Uang. (IDN Times/Aditya Pratama)

Pria yang juga merupakan Integrity and Compliance Task Force Chair B20 ini membeberkan, untuk bergabung menjadi anggota FATF, terdapat sejumlah kriteria baku yang harus dipenuhi Indonesia, seperti legislasi memadai, infrastruktur penunjang yang kuat, dan banyaknya program sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat luas.

"Mudah-mudahan kita bisa diterima dalam waktu yang tidak terlalu lama lagi," tuturnya.

Ia pun berharap dengan keanggotaan FATF, Indonesia bisa semakin kuat dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan terorisme.