Beras Belum Terserap Optimal, Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Harga
Jakarta, IDN Times – Realisasi penyerapan beras oleh Bulog hingga April 2019 baru mencapai 17 persen dari target serapan yang sebesar 1,8 jut ton di 2019. Pada 2018, pemerintah menargetkan target serapan sebesar 2,7 juta ton. Hingga akhir 2018, realisasi penyerapan hanya sekitar 1,5 juta ton.
"Rendahnya Harga Pokok Penjualan (HPP) menjadi permasalahan utama yang menghambat penyerapan tersebut," ungkap Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS), Assyifa Szami Ilman.
1. Pemerintah diminta meninjau ulang HPP
Menurut Ilman, pemerintah sebaiknya meninjau ulang keberadaan HPP. Relevansi harga yang ditentukan dirasa sudah cukup kadaluarsa apabila menimbang harga saat ini. Dasar hukum implementasi HPP diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) nomor 5 tahun 2015. Artinya, implementasi HPP sudah berjalan sekitar empat tahun.
“Jika memang mau memiliki penyerapan yang lebih tinggi, sebaiknya Bulog diberikan akses untuk menyediakan standar harga HPP Gabah Kering Panen (GKP) yang lebih bersaing,” kata Ilman.
2. Ada banyak faktor yang memengaruhi perubahan harga
Saat ini, HPP GKP berada di kisaran angka Rp3.700 per kilogram dengan fleksibilitas harga sebesar 10 persen. Artinya, Bulog bisa menawarkan harga pembelian sekitar Rp4.050 per kilogram. Angka ini sedikit berada di bawah hasil survey IRRI (International Rice Research Institute) yang menyatakan biaya produksi padi mencapai Rp4.082/kilogram pada 2014.
Menurut Ilman, angka yang ada saat ini masih sedikit di bawah hasil survei lembaga internasional tersebut, dan survey tersebut menunjukkan hasil untuk 2014.
"Pada 2019 ini tentunya banyak sekali faktor-faktor yang mengakibatkan adanya perubahan harga seperti inflasi, biaya transportasi, dan perubahan margin keuntungan petani yang meningkat dari tahun ke tahun," tutur Ilman.
3. Besaran HPP harus diperbaharui
Oleh sebab itu, kata Ilman, sebaiknya pemerintah meninjau ulang relevansi HPP. Jika HPP masih dibutuhkan, sebaiknya besaran HPP diperbaharui dengan kondisi pasar yang ada saat ini.
"Namun, dalam jangka panjang, polemik lemahnya penyerapan beras Bulog ini lagi-lagi berpotensi terjadi karena harga di tahun mendatang pasti akan berbeda dan perlu update berkala," ujarnya.
4. Pemerintah diminta tak tergantung pada HPP
Ilman mengatakan, sebaiknya dalam jangka panjang pemerintah tidak bergantung kepada HPP untuk mengatur harga beras. Menurut dia, ada cara lain yang dapat dilakukan untuk memastikan harga beras terjangkau bagi konsumen serta tetap menyejahterakan petani.
"Caranya adalah intervensi pada segi produksi dan distribusi melalui program-program pemerintah yang juga diintegrasikan dengan penerapan teknologi," kata Ilman.