Biaya Pelatihan Prakerja Mau Dipangkas, Ekonom: Lebih Baik Dihilangkan

Bhima menambahkan, di saat kondisi pandemik COVID-19 saat ini, hanya pelatihan online yang bisa diberikan sedangkan hal itu tidak efektif dalam sebuah pelatihan kerja. Oleh karena itu, insentif dalam Kartu Prakerja lebih baik sepenuhnya diberikan kepada korban PHK atau dirumahkan.

"Idealnya full BLT dikirim by name by address ke korban PHK. Karena datanya bisa diverifikasi ke BPJS Ketenagakerjaan," tutur dia.

Dia menambahkan, pemerintah sementara ini bisa mengesampingkan peningkatan SDM. "Karena kondisinya krisis, peningkatan SDM bisa dilakukan pascapandemik," tambahnya.

Pemerintah sedang melakukan evaluasi terhadap program Kartu Prakerja. Rencananya, biaya pelatihan Kartu Prakerja sebesar Rp1 juta akan dipangkas menjadi Rp500 ribu. Jumlah penerimanya juga akan ditingkatkan menjadi 6,5 juta.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Suharso Monoarfa mengungkapkan bahwa biaya pelatihan Kartu Prakerja akan dipangkas. "Nah sekarang biaya pelatihan (akan) diturunkan Rp500 ribu," ujarnya dalam live Instagram bersama IDN Times, Minggu (10/5).

Selisih anggaran dari bantuan pelatihan yang dipangkas, lanjut Suharso, akan dialokasikan untuk meningkatkan jumlah peserta Kartu Prakerja. Dia menyebut pemerintah akan menambah jumlahnya sebanyak 880 ribu orang.

"Mudah-mudahan bisa nambah yang tadinya target 5,6 juta jadi 6,5 juta. 6,5 jutaan kemungkinan bisa meng-cover 1,7 atau sampai 2 juta yang kena PHK," katanya.

Senada dengan Suharso, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan bahwa biaya pelatihan Kartu Prakerja akan dievaluasi dan jumlah pesertanya ditingkatkan.

Sebagai informasi, anggaran Kartu Prakerja tahun ini ditingkatkan dari rencana awal Rp10 triliun menjadi Rp20 triliun. Peningkatan anggaran ini diikuti dengan penambahan penerima Kartu Prakerja, dari 2 juta orang menjadi 5,6 juta orang sepanjang tahun ini.

Setiap peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan biaya untuk pelatihan skilling (kemampuan), upskilling (peningkatan kemampuan), dan re-skilling (penggantian kemampuan). Para peserta masing-masing akan mendapatkan bantuan dari pemerintah sebesar Rp3,55 juta.

Rinciannya, bantuan pembiayaan pelatihan mencapai Rp1 juta per orang yang akan dibayarkan langsung kepada lembaga pelatihan, lalu insentif langsung Rp600 ribu per bulan yang berlangsung selama empat bulan. Insentif tersebut ditujukan sebagai uang saku bagi para peserta. Serta insentif setelah menyelesaikan survei kerja senilai Rp150 ribu.