BKPM: Menahan Izin Berarti Menahan Pertumbuhan Ekonomi

29 Apr 2021, 16:10 WIB

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. (instagram.com/bahlillahadalia)

Jakarta, IDN Times – Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia memuji upaya pemerintahan Presiden Joko “Jokowi” Widodo untuk mempercepat perizinan demi mendorong perekonomian Indonesia.

Ia menyebut percepatan perizinan merupakan satu dari empat hal yang paling dibutuhkan pengusaha. Di mana tiga hal lainnya yaitu efisiensi biaya, transparansi, dan kecepatan.

“Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada investor, baik dari dalam maupun negeri, perintah bapak presiden adalah melakukan percepatan perizinan. Karena itu saya memahami sebagai mantan pengusaha bahwa pengusaha atau investor itu membutuhkan empat hal,” jelasnya dalam Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat 2021, Kamis (29/4/2021).

1. Memperlambat izin bisa merugikan negara

Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia. IDN Times/Hana Adi Perdana

Dalam kesempatan itu, Bahlil juga menjelaskan bahwa upaya memperlambat atau menahan izin investasi akan merugikan negara dalam berbagai hal. Oleh karenanya ia mengimbau agar setiap kementerian terkait untuk dapat terus memastikan kemudahan perizinan di Indonesia.

Adapun kerugian yang dapat dialami Indonesia akibat sulitnya perizinan termasuk menghambat pertumbuhan lapangan kerja.

“Dalam pandangan bapak presiden menahan izin itu sama dengan, satu menahan lapangan pekerjaan. Karena bagaimana orang menciptakan lapangan kerja kalau kita tahan izin?” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa menahan izin sama dengan menahan potensi pendapatan negara, yang menurutnya akan sangat merugikan karena 76 persen dari pendapatan negara bersumber dari pajak pengusaha.

“Karena itu, kalau izin usahanya kita terlambat bagaimana mungkin bisa mendapatkan pendapatan negara,” terangnya.

2. Menahan izin berarti menahan laju pertumbuhan ekonomi

Bahlil Lahadalia bersama dengan Presiden Jokowi. (instagram.com/bahlillahadalia)

Kerugian lain yang bisa ditimbulkan dari menyulitkan pemberian izin yaitu menghalangi laju pertumbuhan ekonomi nasional.

“Karena bagaimana mungkin pertumbuhan ekonomi nasional naik kalau interaksi ekonomi tidak jalan. Nah, interaksi ekonomi jalan bisa terjadi kalau ada izin,” kata Bahlil.

Hal negatif lain yang bisa timbul dari sulitnya perizinan yaitu menahan kenaikan peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business/EODB) Indonesia.

“Sekarang kita di urutan 73, target bapak presiden sampai dengan 2024 harus di urutan 40, minimal di 50. Inilah pekerjaan berat bagi kami. Karena itu ayo mari sama-sama kita membangun optimisme penting di era yang tidak

“Kami dari bkpm selalu siap untuk menjalankan dan melayani masyarakat dalam rangka mendorong investasim” tambah Bahlil.

3. Strategi meningkatkan investasi

IDN Times/Teatrika Handiko Putri

Bahlil juga mengatakan dirinya memuji pemerintah karena terus mengupayakan strategi untuk bisa mendorong terjadinya pemerataan pertumbuhan ekonomi. Strategi itu salah satunya yaitu menyediakan insentif pajak, seperti tax holiday.

“Nah kalau yang mau investasi di luar pulau Jawa kita akan memberikan insentif dan pelayanan yang sedikit spesifik berbeda dengan yang di Jawa. Ini semata-mata untuk kita memberikan sebuah pemerataan,” katanya.