Bos OJK Buka Suara Soal Konten YouTube Jadi Jaminan Kredit

Dijelaskan Mahendra, dalam konteks terkait produk kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit bank maupun non-bank, masih terus didalami oleh OJK, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait.

"(Koordinasi) termasuk dengan Kementerian Parekraf dan kementerian/lembaga lainnya karena kami tentu harus memahami keseluruhan manajemen risiko dari hak kepemilikan intelektual ini dalam perspektif pembiayaannya, namun dengan tujuan membangun ekosistem tadi," ujarnya.

OJK akan menyampaikan perkembangannya dalam waktu dekat, mulai dari proses dan penghitungan agunannya, dan bagaimana pihak bank dan nonbank dapat menyikapi dengan positif penerbitan aturan tersebut demi mendorong kemajuan sektor usaha ekonomi kreatif di Indonesia.

Dia menyatakan bahwa OJK menyambut aturan tentang ekonomi kreatif tersebut. Tapi, yang perlu dipahami dan dimaknai dari kebijakan tersebut, menurutnya adalah untuk mendorong terbangunnya ekosistem yang kondusif bagi para pelaku usaha ekonomi kreatif.

"Karena yang didorong di dalam peraturan pemerintah ini adalah berbagai hal, mulai dari pembiayaannya, tapi juga fasilitasi pengembangan sistem pemasarannya, infrastruktur ekonomi kreatifnya, insentifnya, dan tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah, serta peran masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif," sebutnya.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Laoly menyatakan konten yang diunggah ke YouTube dan mendapatkan banyak views bisa dijadikan jaminan pinjaman atau utang ke bank.

Namun, konten tersebut harus memiliki sertifikat kekayaan intelektual terlebih dahulu. Artinya, konten bisa dijadikan jaminan utang ke bank jika sudah terdaftar Hak Intelektual dan Kekayaannya atau HAKI di Kemenkumham.

"Jadi kalau kita mempunyai sertifikat kekayaan intelektual atau merek atau hak cipta lagu kalau sudah lagu kita ciptakan, masuk ke YouTube, kalau sudah dia jutaan viewers itu sertifikatnya punya nilai jual. Kalau kita tiba-tiba membutuhkan uang, kita bisa gadaikan di bank," tutur Yasonna, dikutip dari YouTube DJKI Kemenkumham, Kamis (21/7/2022).