Bos PPATK Sambangi Kemenkeu, Ini Penjelasannya soal Rp300 Triliun

Ivan menerangkan, PPATK bersama Kemenkeu hari ini fokus mendiskusikan terkait dengan transaksi Rp300 triliun. Pertama, dia menggarisbawahi, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang (TPPU). Itu sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010.

Kata dia, setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan, cukai maupun perpajakan, oleh PPATK disampaikan kepada Kemenkeu. Dalam hal ini, nilainya mencapai Rp300 triliun. Jadi, itu bukan tentang adanya abuse of power ataupun korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kemenkeu.

Itu lebih kepada tugas dan fungsi Kemenkeu yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal, di mana PPATK berkewajiban menyampaikan hasil analisisnya kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti.

"Saya pikir sudah clear di situ ya, ini bukan tentang penyimpangan ataupun bukan tentang tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Kementerian Keuangan. Ini lebih karena posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal," katanya.

Inspektur Jenderal Kemenkeu Awan Nurmawan Nuh menambahkan, pada prinsipnya, angka Rp300 triliun itu bukan angka korupsi ataupun TPPU pegawai Kementerian Keuangan. Tapi, terlepas dari itu, Kemenkeu berkomitmen untuk melakukan pembersihan.

"Tentu kami komit, mengenai informasi-informasi pegawai itu kita tindak lanjuti secara baik, secara proper kita panggil dan sebagainya. Intinya kerjasama antara Kementerian Keuangan dan PPATK sudah tentu cair," tambahnya.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati sebelumnya telah meminta PPATK buka-bukaan mengenai data pergerakan uang yang mencurigakan hingga Rp300 triliun di lingkungan Kemenkeu.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani dalam Press Statement bersama Menkopolhukam Mahfud MD terkait temuan PPATK, di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Sabtu (11/3/2023).

"Saya juga seizin Pak Mahfud ya, saya tanyakan kepada Pak Ivan (Kepala PPATK) 'Pak Ivan Rp300 triliun seperti apa? mbok ya disampein saja secara jelas kepada media, siapa-siapa yang terlibat, pohon transaksinya seperti apa, dan apakah informasi itu bisa di-share ke publik," kata Sri Mulyani.