Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) terus mengawal upaya percepatan normalisasi distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dilakukan Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Utara (Sumbagut). Berbagai langkah penguatan distribusi yang dijalankan secara intensif mulai menunjukkan hasil. (Dok. Pertamina)
Kepala BPH Migas Wahyudi Anas saat meninjau Fuel Terminal Medan Group, menyampaikan bahwa kondisi stok BBM di Sumut saat ini dalam kondisi aman. Pasokan juga terus diperkuat setelah dua kapal menyelesaikan proses bongkar muat Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite.
“Sehingga dengan rutinitas masyarakat sehari-hari, insyaallah sudah dapat mengurai antrean di SPBU yang tersebar di wilayah Sumatera Utara ini,” kata dia dalam keterangannya, Sabtu (18/7/2026).
Menurutnya, peningkatan suplai BBM hingga 120–125 persen merupakan langkah percepatan yang dilakukan untuk mempercepat normalisasi pelayanan di SPBU.
“Ini menambah peningkatan suplai kepada SPBU hingga 120 sampai 125 persen. Kita terus meminta agar peningkatan suplai disegerakan, dari kondisi sebelumnya sebesar 112 persen menjadi 120-125 persen. Ini merupakan upaya terbaik untuk mengurai antrean di SPBU yang menjadi perhatian masyarakat,” tuturnya.
Berdasarkan hasil pemantauan BPH Migas bersama PPN pada Jumat (17/7) sore, antrean di sebagian besar SPBU di Kota Medan telah berangsur normal.
“Hanya ada dua sampai tiga mobil, artinya hampir mendekati tidak ada antrean. Ini kondisi pada pukul 17.45 WIB. Kita akan terus melakukan pemantauan untuk mempercepat pemulihan distribusi BBM di Sumatera Utara agar kembali normal,” ucapnya.
Anggota Komite BPH Migas Fathul Nugroho menjelaskan, realisasi penyaluran solar di Sumatra hingga 14 Juli 2026 masih berada di bawah rerata realisasi nasional. Kondisi serupa juga terjadi pada penyaluran pertalite, sehingga persoalan yang terjadi bukan disebabkan keterbatasan kuota.
Fathul menilai evaluasi perlu difokuskan pada aspek distribusi, termasuk penguatan sistem peringatan dini dan pemantauan armada distribusi secara menyeluruh agar potensi kendala dapat diantisipasi lebih cepat.
