Iklan - Scroll untuk Melanjutkan
Baca artikel IDN Times lainnya di IDN App
WhatsApp Image 2026-02-04 at 22.17.57.jpeg
Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo. (Dok/Istimewa).

Intinya sih...

  • BTN menargetkan pembiayaan 20.000 unit rumah rendah emisi pada 2026

  • Program rumah rendah emisi melibatkan lebih banyak pengembang dan startup ramah lingkungan

  • BTN tebar insentif untuk pengembang, termasuk penurunan suku bunga pembiayaan hingga 25 basis poin

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) menargetkan pembiayaan hingga 20.000 unit rumah rendah emisi sepanjang 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perseroan memperbesar porsi pembiayaan berkelanjutan dalam portofolio kredit.

Direktur Risk Management BTN Setiyo Wibowo mengatakan, hingga akhir 2025 perseroan telah menyalurkan pembiayaan untuk sekitar 11.000 unit rumah rendah emisi. Proyek tersebut dikembangkan oleh berbagai pengembang di sejumlah wilayah, mulai dari Legok (Banten), Cileungsi (Bogor), Medan, Semarang, Cirebon, hingga Bekasi.

“Harapannya tahun ini bisa mencapai 20.000 rumah rendah emisi, kalau bisa 30.000. Sampai 2029 kami ingin membangun 150.000 unit, dan pada 2030 sekitar 200.000 unit,” ujar Setiyo dalam keterangan tertulis, Kamis (5/2/2026).

1. Program rumah rendah emisi dimulai akhir 2024

Penyaluran rumah subsidi, Selasa (6/5/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Program rumah rendah emisi BTN pertama kali diluncurkan pada kuartal IV-2024. Saat itu, perseroan memasang target awal 1.000 unit dalam tiga bulan dan berhasil mencapainya.

Seiring berjalannya waktu, program tersebut diperluas dengan melibatkan lebih banyak pengembang dan mitra pendukung. Salah satunya adalah startup yang memproduksi material bangunan ramah lingkungan berbasis daur ulang sampah plastik.

Material hasil daur ulang itu digunakan untuk berbagai kebutuhan konstruksi, mulai dari paving, lantai, hingga dinding rumah. Menurut Setiyo, pendekatan ini tidak hanya menekan emisi karbon sektor perumahan, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekosistem bisnis sirkular.

“Saat ini baru 11.000 unit. Kalau ingin mencapai jutaan unit, tentu dibutuhkan dukungan lebih banyak startup dan pelaku usaha, karena ini merupakan bisnis yang inklusif,” ujarnya.

2. Sampah rumah tangga bisa jadi saldo tabungan KPR

Ilustrasi rumah subsidi (IDN Times/Dhana Kencana)

BTN tidak hanya fokus pada sisi suplai. Dari sisi permintaan, perseroan melibatkan debitur KPR dalam skema pengurangan emisi melalui program penukaran sampah rumah tangga menjadi saldo tabungan.

Saldo tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu pembayaran cicilan KPR. Menurut perhitungan BTN, manfaatnya cukup terasa bagi rumah tangga.

“Setelah dihitung, dengan mengikuti program ini cicilan KPR bisa berkurang sekitar 10–15 persen per bulan atau sekitar Rp100.000 hingga Rp150.000. Ini cukup signifikan sebagai tambahan penghasilan bagi rumah tangga yang terlibat,” kata Setiyo.

Program ini menjadi bagian dari strategi BTN memperbesar pembiayaan berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Pada 2026, BTN menargetkan porsi kredit berbasis ESG mencapai 60 persen dari total portofolio pinjaman, naik dari sekitar 52 persen pada 2025.

“Pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga masuk dalam kerangka ESG karena mengandung aspek sosial,” beber Setiyo.

3. BTN siapkan insentif untuk pengembang

Ilustrasi rumah subsidi di Kendal. (IDN Times/Dhana Kencana)

Dari sisi pengembang, BTN menyiapkan berbagai insentif untuk mendorong partisipasi dalam program rumah rendah emisi. Salah satunya adalah rencana penurunan suku bunga pembiayaan bagi pengembang hingga 25 basis poin.

“Bunga untuk developer sudah diturunkan dan akan kami kemas dalam paket insentif yang lebih menarik,” ujar Setiyo.

Ia menegaskan, berbagai inisiatif tersebut memperkuat komitmen BTN terhadap prinsip ESG. Selain aspek lingkungan, pembiayaan perumahan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah, juga dinilai memiliki nilai sosial yang kuat.

“Pembiayaan perumahan bersubsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah juga masuk dalam kerangka ESG karena mengandung aspek sosial,” ucap Setiyo.

Editorial Team