BUMN Ekspor Bakal Evaluasi Kontrak Ekspor yang Janggal

Rosan menjelaskan, dalam kontrak jangka panjang, harga jual biasanya tidak langsung ditetapkan sejak awal penandatanganan kerja sama. Penentuan harga dilakukan saat kontrak mulai berjalan mengikuti kondisi pasar saat itu.

Karena itu, pemerintah akan melakukan evaluasi apabila harga yang digunakan dalam transaksi ekspor berada di bawah harga acuan internasional yang berlaku.

"Penentuan harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan. Ya nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah indeks pasar dunia yang sekarang berjalan ya tentu kita akan melakukan review atas itu," tuturnya.

Meski demikian, pria yang menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) itu menegaskan pemerintah tetap menghormati seluruh kontrak yang telah disepakati para pihak.

Dia menyampaikan prinsip penghormatan terhadap kontrak tetap dijaga, termasuk dalam pelaksanaan evaluasi terhadap indikasi under-invoicing dalam transaksi ekspor.

"Yang saya sampaikan, kita akan menghormati sanctity of the contract (kesucian kontrak) ya gitu," ujar Rosan.

Pemerintah masih menyempurnakan mekanisme pengawasan transaksi ekspor tersebut sebelum diterapkan penuh. Sistem yang disiapkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah maupun pelaku usaha.

"Nah memang mekanismenya ini sedang kita sempurnakan agar pada saat nanti ini mulai berjalan, ini benar-benar bisa membuat nilai tambah yang cukup baik dari segi pemerintah, pelaku usaha dan yang lain-lainnya," kata Rosan.