Badan Ekspor Dibentuk, Purbaya Sebut Cuan Banyak

Ilustrasi perkebunan kelapa sawit. (IDN Times/Sunariyah)

Purbaya kemudian mencontohkan praktik yang dinilai merugikan negara dalam ekspor minyak kelapa sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dan batu bara. Menurut dia, sejumlah eksportir menjual komoditasnya dengan harga murah kepada perusahaan di Singapura yang ternyata masih terafiliasi dengan perusahaan tersebut.

Selanjutnya, perusahaan afiliasi di Singapura itu kembali menjual komoditas yang sama ke Amerika Serikat (AS) dengan harga lebih tinggi.

“Kapalnya sama, volumenya sama, tapi harganya beda,” ujar Purbaya.

ilustrasi pembayaran pajak motor (IDN Times/Arief Rahmat)

Menurut Purbaya, karena transaksi ekspor dari Indonesia ke Singapura tercatat dengan harga rendah, eksportir di dalam negeri melaporkan keuntungan yang kecil bahkan kerugian. Kondisi tersebut membuat perusahaan bisa memperoleh keringanan Pajak Penghasilan (PPh) Badan.

Oleh sebab itu, negara rugi dari sisi bea keluar dan pajak ekspor SDA, serta PPh badan.

Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan dari bea keluar, pajak ekspor SDA, hingga PPh badan.

“Jadi laporan income-nya juga di Indonesia rugi, atau kecil sekali. Di situ saya juga rugi pajak penghasilan. Jadi saya rugi banyak,” tutur Purbaya.

Terminal Peti Kemas Semarang saat difoto dari udara. (IDN Times/Dok Humas Pelindo Tanjung Emas)

Purbaya meyakini praktik tersebut dapat ditekan melalui pembentukan BUMN ekspor yang digagas Presiden Prabowo Subianto.

“Lembaga yang dibentuk oleh Bapak Presiden nanti itu akan menghilangkan secara struktural potensi praktik tadi,” ucapnya.