Bung Karno dan Nasionalisme dari Meja Makan

Meski lawas, pidato dari presiden pertama Indonesia ini memiliki makna yang mendalam. Pidato Bung Karno tentang kemandirian pangan menjadi pesan khusus bagi para pemimpin Indonesia di masa-masa selanjutnya agar bisa mengoptimalkan kekayaan alam di Tanah Air.

Berikut cuplikan pidato Bung Karno:

"Sodara-sodara, soal persediaan makanan rakjat ini, bagi kita adalah soal hidoep ataoe mati. Tjamkan, sekali lagi tjamkan, kalaoe kita tidak "ampakkan" soal makanan rakjat ini setjara besar-besaran, setjara radikan dan revoloesioner, kita akan mengalami tjelaka...,"

Sang Proklamator RI sadar betul bahwa Indonesia dengan kekayaan alamnya tidak boleh bergantung pada impor. Dilansir berdikarionline.com, saat membuka pidatonya, Bung Karno berbicara mengenai statistik pangan.

Pada 1940, menurutnya, tiap-tiap orang Indonesia mengonsumsi beras 86 kg pertahun. Berarti pada 1952, dengan jumlah penduduk 75 juta orang, Indonesia butuh produksi beras sebesar 6,5 juta ton.

Pada kondisi sebenarnya, Indonesia saat itu produksi berasnya baru mencapai 5,5 juta ton. Alhasil, defisit produksi pangan tersebut harus ditutupi dengan carai mengimpor dari Siam (Thailand), Saigon (Vietnam), dan Burma.

Namun demikian, Bung Karno sadar betul bahwa perut rakyat Indonesia tidak bisa digantungkan pada beras impor. Selain membuat devisa negara tergerus, kebijakan impor tidak sesuai dengan semangat membangun ekonomi berdikari.

“Tetapi kenapa kita harus membuang devisen 120 juta sampai 150 juta dolar tiap tahun untuk membeli beras dari luar negeri? Kalau 150 juta dolar kita pergunakan untuk pembangunan, alangkah baiknya hal itu,” ujar Bung Karno.

Bagaimana Indonesia mampu memenuhi kebutuhan tersebut? Menurut Bung Karno saat itu, ada dua solusi yang bisa dilakukan. Pertama, menambah luas areal pertanian. Kedua, melakukan intensifikasi pertanian, khususnya melalui seleksi dan pemupukan.

Untuk pilihan pertama, Indonesia punya potensi tersebut. Hanya saja, Bung Karno menyadari bahwa tidak semua wilayah Indonesia mampu menjadi lahan pertanian. Menurut kalkulasinya, dari 7 juta hektar lahan di luar jawa (Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua) yang potensial, hanya 14 persen atau 1 juta hektar yang cocok.

Solusi kedua, yakni intensifikasi pertanian, khsusunya seleksi benih dan pemupukan. Untuk konteks pertanian sawah di Indonesia, kata Bung Karno, diperlukan seleksi benih padi basah. Pada saat itu, Bengawan dinilai sebagau benih padi basah kebal penyakit, kualitas berasnya bagus, dan tingkat produksi per hektarnya lebih tinggi.

Bung Karno pada saat itu punya cita-cita membangun balai-balai seleksi daaerah atau pusat penyelidikan benih. Dia berkeinginan setiap 10-15 ribu hektar ada satu pusat seleksi bibit. Bibit tersebut akan diberikan kepada petani dan diproyeksikan menjadi padi yang berkualitas.

Bung Karno juga menganjurkan pemupukan untuk menaikkan produksi beras. Jenis pupuk yang dianjurkan adalah pupuk fosfat. Katanya, pupuk fosfat cocok dengan padi basah. Menurut Bung Karno, kalau petani menggunakan pupuk fosfat, tingkat produksi bisa naik 5 hingga 10 kwintal per hektarnya.

Cita-cita besar Bung Karno hingga saat ini masih terus diupayakan untuk diwujudkan hingga Hari Ulang Tahun ke-81 RI yang dirayakan tahun ini. Pemerintah mengklaim fondasi swasembada semakin kuat, tetapi tantangan ketahanan pangan tidak berhenti pada produksi beras.

Pemerintah mengeklaimIndonesia mencapai swasembada beras pada akhir 2025. Produksi beras nasional 2025 disebut mencapai 34,71 juta ton, naik 13,36 persen dibandingkan 2024, dengan surplus beras sekitar 3,52 juta ton. Pemerintah juga menyebut tidak ada impor beras konsumsi sepanjang 2025. Cadangan beras pemerintah juga berada pada level tinggi. Pada 7 April 2026, cadangan beras disebut mencapai 4,6 juta ton, yang oleh pemerintah dinilai cukup untuk sekitar 10–11 bulan.

Namun, ketahanan pangan lebih luas daripada sekadar beras. Indeks Ketahanan Pangan (IKP) nasional 2025 berada di 73,00, dengan tiga aspek utama: ketersediaan pangan 61,47, keterjangkauan 82,70, dan pemanfaatan pangan 74,99.

Pemerintah mengalokasikan sekitar Rp164,4 triliun dalam APBN 2026 untuk penguatan ketahanan pangan. Programnya mencakup pencetakan sawah baru, pupuk bersubsidi, bibit unggul, modernisasi alat dan mesin pertanian, serta pembiayaan murah bagi sektor pertanian. Ada pula penguatan infrastruktur seperti irigasi dan bendungan.

Dalam program 2026 berdasarkan data Badan Pangan Nasional (Bapanas), pemerintah menargetkan antara lain pengembangan kawasan padi lebih dari 2,1 juta hektare, pembangunan 15 bendungan, jaringan irigasi sekitar 104 ribu hektare, serta penyaluran pupuk bersubsidi 9,62 juta ton. Bapanas menetapkan target penyerapan 2026 antara lain 4 juta ton beras dan 1 juta ton jagung, serta cadangan untuk sejumlah komoditas strategis lain seperti kedelai, daging sapi, gula konsumsi, dan minyak goreng.

Pemerintah juga telah menerbitkan aturan khusus mengenai penyelenggaraan Cadangan Beras Pemerintah melalui Peraturan Bapanas Nomor 2 Tahun 2026. Di sisi konsumen, pemerintah menjalankan Gerakan Pangan Murah (GPM) untuk menjaga keterjangkauan harga. Hingga pertengahan Juli 2026, GPM disebut sudah menjangkau seluruh 38 provinsi dan 447 kabupaten/kota. Pemerintah juga menargetkan ratusan kegiatan GPM di wilayah yang mengalami tekanan harga pangan.

Selain itu, pemerintah memberikan Bantuan Pangan Beras. Pada 2026, pemerintah menambah penyaluran bantuan sebanyak tiga kali dengan bantuan beras 10 kg per Keluarga Penerima Manfaat (KPM), terutama untuk kelompok rentan.