Cak Imin Ungkap 10 Tahun RI Tak Serius Urus Kemandirian Rakyat

28 Okt 2025, 14:26 WIB

Trio Hamdani

Menko PM Muhaimin Iskandar. (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Birokrasi dan ego sektoral jadi penghambat
Pemberdayaan jadi arahan Prabowo untuk kemandirian
Akhirnya Indonesia punya data tunggal rumuskan kebijakan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar menilai selama satu dekade atau sepuluh tahun terakhir, Indonesia tidak pernah secara serius mendorong kemandirian individu dan kolektif.

Menurutnya, semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri belum didorong dengan sungguh-sungguh. Hal itu disampaikan dalam "Satu Tahun Pemberdayaan Masyarakat: Langkah Awal Transformasi Bangsa" di Menara Danareksa, Jakarta, Selasa (28/10/2025).

"Kita harus jujur satu dekade, sepuluh tahun terakhir ini kita tidak pernah mendorong secara serius apa yang disebut sebagai kemandirian individu, kemandirian kolektif, apa yang disebut sebagai semangat untuk berdiri di atas kaki sendiri," ungkapnya.

1. Birokrasi dan ego sektoral jadi penghambat

Sidang Kabinet Paripurna, Selasa (5/4). (dok. Setpres)

Dia mengungkapkan selama ini mesin-mesin birokrasi dan para perancang anggaran belum sepenuhnya memberikan kesempatan yang luas bagi masyarakat. Kesempatan itu adalah agar kapasitas dan kapabilitas masyarakat dapat tumbuh dan berkembang.

"Bahkan antar kementerian dan lembaga amat sangat sulit untuk bisa bekerja sama, membunuh ego-ego sektoralnya di dalam setiap menjalankan program-program pembangunan," sebutnya.

2. Pemberdayaan jadi arahan Prabowo untuk kemandirian

Presiden Prabowo Subianto memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/10/2025) (IDN Times/Ilman Nafi'an)

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu menjelaskan Kemenko Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas untuk memutus mata rantai kemiskinan dan mewujudkan bangsa yang berdikari.

Dia menegaskan pemberdayaan bukan sekadar slogan, melainkan sebuah paradigma untuk menjalankan tanggung jawab kehadiran negara. Tujuannya adalah terus mendorong masyarakat agar lebih produktif dan berdaya.

"Hal ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang senantiasa kita terus dengarkan dan menjadi panduan kita bahwa Indonesia harus berdiri di atas kaki sendiri, Indonesia harus bertumpu pada kemampuan, kemandirian," paparnya.

Cak Imin meyakini, dengan masyarakat yang mandiri, pembangunan akan lebih cepat dan produktif. Dia menekankan setiap rupiah anggaran negara yang dikeluarkan harus berorientasi pada pemberdayaan.

"Sehingga dengan masyarakat itu berdaya maka masyarakat produktif dan dengan sendirinya maka negara akan kaya di hari-hari berikutnya," sebutnya.

3. Akhirnya Indonesia punya data tunggal rumuskan kebijakan

DTSEN dan DTKS Kemensos (instagram.com/@kemensosri)

Cak Imin mengungkapkan Prabowo telah secara langsung memerintahkan jajarannya untuk membangun data tunggal sosial ekonomi (DTSEN). Dia berterima kasih kepada berbagai pihak yang terlibat.

Dia menjelaskan, selama ini tiga sumber data yang ada di Kementerian Sosial (Kemensos), Kemenko Pemberdayaan Masyarakat, dan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menjadi panduan yang berbeda-beda.

"Hanya dalam waktu dua bulan Pak Saeful ya, hanya waktu dalam dua bulan perintah Presiden bisa kita laksanakan dan sejak itu pula DTSEN sudah menjadi rujukan ekosistem dari semua sasaran pembangunan nasional kita," tambahnya.