Credit Suisse Bayar Denda Rp8,4 Triliun atas Skandal Pajak AS
- Credit Suisse Services AG mengaku bersalah atas konspirasi membantu wajib pajak kaya di AS menghindari kewajiban pajak lewat lebih dari 475 akun luar negeri.
- Denda sebesar hampir 511 juta dolar AS ditetapkan oleh pengadilan AS, karena pelanggaran yang melanggar kesepakatan pengakuan bersalah pada 2014.
- Bank Credit Suisse terlibat dalam skema penghindaran pajak luar negeri dengan pendapatan melebihi 108,6 juta dolar AS, melibatkan pemalsuan catatan bank dan layanan untuk miliarder asal Eropa.
Jakarta, IDN Times – Credit Suisse Services AG, anak usaha UBS Group AG, mengaku bersalah atas konspirasi membantu wajib pajak kaya di Amerika Serikat (AS) menghindari kewajiban pajak lewat lebih dari 475 akun luar negeri. Nilai total aset tersembunyi melebihi 4 miliar dolar AS (sekitar Rp65,8 triliun), dengan kerugian pajak bagi AS mencapai lebih dari 71 juta dolar AS (sekitar Rp1,1 triliun).
Pengadilan AS menetapkan denda sebesar hampir 511 juta dolar AS (sekitar Ro8,4 triliun) dalam persidangan Senin (5/5/2025) di Alexandria, Virginia. Kejaksaan menilai pelanggaran ini melanggar kesepakatan pengakuan bersalah yang dibuat Credit Suisse pada 2014, ketika mereka juga membayar denda 2,6 miliar dolar AS (sekitar Rp42 triliun).
Konspirasi baru yang diungkap kali ini terjadi dalam periode 2010 hingga 2021, bahkan setelah kesepakatan itu dibuat. Pendapatan yang dihasilkan Credit Suisse dari skema ini disebut melebihi 108,6 juta dolar AS (sekitar Rp1,7 triliun).
“Bankir-bankir Swiss yang sangat kaya dan mencurigakan tidak seharusnya mendapatkan jalan bebas untuk merancang skema penghindaran pajak luar negeri ketika warga Amerika biasa membayar bagian mereka secara adil,” kata Senator Ron Wyden, CNBC Internasional, Selasa (6/5/2025). Ia menyebut hasil penyelidikan Senat akhirnya terbukti benar lewat pengakuan ini.
1. Praktik ilegal Credit Suisse terbongkar lewat kasus-kasus individu
Dokumen pengadilan mengungkap berbagai tindakan terbuka yang dilakukan bank, seperti memalsukan catatan bank dan mendata pemilik akun asal AS sebagai warga non-AS. Salah satu kasus paling mencolok adalah Dan Horsky, mantan profesor bisnis, yang menyembunyikan 200 juta dolar AS (sekitar Rp3,2 triliun) dan tetap bisa mengendalikan asetnya dengan alih kepemilikan ke kerabat asing.
Kasus lain melibatkan keluarga warga AS-Kolombia, termasuk Gilda Rosenberg, yang pada 10 Maret mengaku bersalah menyembunyikan 90 juta dolar AS (sekitar Rp1,4 triliun) dari Dinas Pendapatan Dalam Negeri (IRS) antara 2010 hingga 2017. Bank juga tidak menghentikan layanan untuk miliarder asal Eropa yang telah dikonfirmasi sebagai warga pajak AS sejak 2010, dan tetap mempertahankan akunnya bertahun-tahun kemudian.
Lebih dari 100 akun juga ditampung atas nama seorang pengacara Swiss untuk nasabah yang tidak melaporkan kewajiban pajaknya. Bank tetap memproses dokumen palsu dan memberikan layanan pada lebih dari 1 miliar dolar AS (sekitar Rp16 triliun) dalam akun-akun milik warga AS tanpa dokumentasi perpajakan yang sah.
2. Unit Credit Suisse Singapura juga terbukti kelola akun gelap
Selain induk utama di Swiss, Credit Suisse AG Singapura juga terlibat dan menandatangani perjanjian non-penuntutan dengan jaksa AS. Unit ini tercatat mengelola akun-akun yang tidak dilaporkan milik warga AS dengan total nilai lebih dari 2 miliar dolar AS hingga Juni 2023. Menurut Departemen Kehakiman AS, bank seharusnya tahu bahwa akun-akun itu terkait AS.
Jika bank di Singapura memberikan kerja sama penuh dan mematuhi perjanjian, dakwaan pidana terhadapnya akan dibatalkan. Namun, perjanjian tersebut tidak memberikan perlindungan hukum kepada individu mana pun. Credit Suisse dan UBS diwajibkan membuka semua informasi tentang akun-akun terkait warga AS dan membantu penyelidikan lanjutan.
UBS menyatakan tidak terlibat dalam pelanggaran lama tersebut dan berkomitmen menolak praktik penghindaran pajak. Mereka juga melaporkan akan mencatat beban keuangan pada kuartal II, meskipun sebagian besar akan diimbangi dari cadangan kontinjensi yang dibentuk saat akuisisi Credit Suisse.
3. Pelanggaran terbongkar berkat peran penting para pelapor internal
Sejumlah mantan pegawai Credit Suisse menjadi pelapor kunci dalam skandal ini. Mereka memberikan informasi kepada Departemen Kehakiman, IRS, dan Senat selama lebih dari satu dekade. Bukti yang diserahkan termasuk nama nasabah, nomor jaminan sosial, paspor, laporan rekening, email, hingga pergerakan para bankir.
Menurut pengacara mereka, Jeffrey Neiman, para pelapor menghadapi risiko besar, termasuk kemungkinan dituntut di Swiss. Namun, mereka tetap maju untuk mengungkap kebenaran terkait pelanggaran perjanjian 2014.
“Hari ini, mereka merasa dibenarkan—karena mengatakan yang sebenarnya, karena mempertaruhkan segalanya, dan karena melawan salah satu institusi keuangan paling berkuasa di dunia,” kata Neiman, dikutip dari Business Standard, Selasa (6/5/2025). Ia menyebut keberanian kliennya layak diapresiasi karena mengungkap praktik ilegal berskala besar.
