Curhat Bahlil Diseret soal Izin Tambang Raja Empat padahal Belum Lahir

11 Nov 2025, 16:57 WIB

Trio Hamdani

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Intinya sih...

Izin lama diterbitkan kepala daerah
Bahlil masih diprotes usai cabut IUP
Bahlil klaim tak gentar ambil keputusan

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia heran dirinya disalahkan atas izin tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menjelaskan, izin usaha pertambangan (IUP) di wilayah tersebut sudah ada sejak 1970-an, jauh sebelum dirinya lahir.

Bahlil menuturkan, salah satu IUP di Raja Ampat dikelola oleh PT Gag Nikel, anak perusahaan milik PT Aneka Tambang atau Antam yang berbentuk Kontrak Karya (KK). Izin itu bukan diterbitkan pada masa kepemimpinannya.

"Itu adalah kontrak karya yang dilakukan sejak tahun 70-an. Ibu saya sama ayah saya belum ketemu, Pak, barang ini sudah ada. Saya belum ada di muka bumi. Tapi dikaitkan seolah-olah itu saya yang urus," katanya dalam rapat kerja dengan Komisi XII DPR RI, Selasa (11/11/2025).

1. Izin lama yang diterbitkan kepala daerah

Kampanye menolak aksi penambangan di kepulauan Raja Ampat dilakukan Dewan Ekonomi Mahasiswa Undip di bundaran Lapangan Pancasila Simpang Lima Semarang. (IDN Times/bt)

Bahlil menjelaskan, ada empat IUP di Raja Ampat yang diterbitkan pada 2004 oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Penerbitan izin itu dilakukan berdasarkan regulasi lama sebelum pemerintah pusat mengambil alih kewenangan pengelolaan tambang.

"Empat perusahaan yang saya cabut, hasil kunjungan kami ke lapangan, itu pun IUP-nya dikeluarkan tahun 2004 oleh bupati lama karena undang-undang rezim lama, dikeluarkan oleh kepala daerah dan sebagian oleh gubernur. Itu pun kita cabut," ujarnya.

2. Bahlil masih diprotes usai cabut IUP

Menteri Bahlil Meninjau Pulau Gag (Dok. Kementerian ESDM)

Bahlil juga mengungkap kebingungannya karena masih ada pihak yang memprotes pencabutan sejumlah IUP di Raja Ampat. Dia menyebut, informasi yang berkembang di publik terkait hal tersebut banyak mengandung disinformasi dan fitnah.

"Saya itu bingung, izin Bapak Ibu semua, kita cabut IUP, ada juga yang datang protes, kayak IUP Raja Ampat," ungkapnya.

3. Bahlil klaim tak gentar ambil keputusan

Menteri ESDM, Bahlil dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Kamis (5/6/2025). (IDN Times/Trio Hamdani)

Bahlil menegaskan dirinya tidak gentar dalam mengambil keputusan yang dianggap penting untuk kepentingan negara. Dia menyampaikan, seluruh langkah yang diambil kementeriannya dilakukan demi kebaikan Indonesia.

Menurutnya, keberanian mengambil keputusan menjadi bagian dari tanggung jawab dalam menjaga kepentingan nasional. Dia menambahkan, perjalanan panjang hidupnya membuatnya terbiasa menghadapi berbagai tantangan.

"Saya nggak ada mundur-mundur itu, Pak. Sudah biasa dari jalan-jalanan kok kita. Kita ini kan saya masuk sampai ke sini kan, melewati darat, laut, dan udara. Tidak hanya satu fase kita," ucapnya.