Curhat Sri Mulyani soal PEN: Ada Menteri-menteri Belum Paham Birokrasi
Jakarta, IDN Times - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan penyaluran anggaran dalam agenda pemulihan ekonomi nasional tidaklah semudah yang dibayangkan. Salah satu tantangan ialah adanya beberapa menteri yang belum paham birokrasi. Mereka adalah menteri yang sebelumnya tak pernah bekerja di pemerintahan.
"Saya berpikir seandainya semua menteri seperti saya, tahu birokrasi, tahu kebijakan, tahu dokumen anggaran. Tetapi menteri ini benar-benar baru karena mereka tidak pernah bekerja di pemerintahan sebelumnya," kata Sri Mulyani dalam webinar bersama The Jakarta Post, Rabu (19/8/2020).
1. Menyalurkan dana tidak semudah menyiram toilet
Dia mengatakan pandemik COVID-19 menjadi tantangan semua pemerintahan di dunia untuk dapat bekerja extra ordinary. Tidak terkecuali dalam hal penyaluran anggaran dalam rangka pemulihan ekonomi.
"Ketika presiden meminta dana disalurkan, itu tidak semudah menyiram air di toilet. Dalam kasus ini, ada proses audit terkait target penerima," ungkap Sri.
2. Penyaluran dana berkaitan dengan validitas data
Menurut Sri, penyaluran dana tidak mudah karena berkaitan dengan validitas data. Misalnya, nama penerima bantuan, alamat, serta nomor rekening harus dipastikan tepat sasaran.
"Jadi Anda berbicara tentang data, kemudian jika Anda memiliki data terbaru atau data langsung perlu diperbarui, itu berkaitan dengan sistem pencairan. Apakah melalui sistem perbankan atau melalui kantor pos. Ini semua adalah evolusi yang sebenarnya kami coba dalam tiga bulan terakhir. Ada begitu banyak desain kebijakan yang sebenarnya kami diskusikan, data berubah lalu kami harus mendesain ulang, hingga modifikasi lagi," tuturnya.
3. Pemulihan ekonomi bergantung pada 3 faktor
Diberitakan sebelumnya, pemerintah optimistis pertumbuhan ekonomi tahun depan bisa positif. Meski sampai akhir tahun ini pemerintah sendiri meyakini pertumbuhan ekonomi berkisar minus 1,1 hingga 0,2 persen.
"Kita akan lihat pada pencapaian kuartal III ini," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Pulihnya ekonomi pada tahun depan sangat bergantung pada beberapa hal. Pertama adalah dari sisi kesehatan, di mana pemerintah sangat bergantung pada keberhasilan penangangan COVID-19, disiplin protokol kesehatan, dan penemuan serta ketersediaan vaksin di 2021.
Kedua adalah dukungan ekspansi fiskal yang masih tetap dilakukan pemerintah dengan melanjutkan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) baik dari sisi demand dan supply, akselerasi dari reformasi, mendorong daya saing dan iklim investasi.
"Ini terwujud dalam omnibus law yang sedang dalam pembahasan, reformasi anggaran dan dari lembaga pengeleloaan," ujar mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini.
Terakhir adalah pengaruh ekonomi dunia. Sri Mulyani menyebut pada kuartal III 2020 ini akan banyak terjadi revisi pertumbuhan tahun 2021 oleh lembaga internasional. "Di mana masih tergantung pada penanganan COVID-19 dan apakah terjadi second wave," ucapnya.
