Pemulihan Ekonomi, Jatah BLT Kok Malah Berkurang?
Jakarta, IDN Times - Ekonom INDEF Aviliani menilai bantuan langsung tunai (BLT) seyogianya ditambah, bukan dikurangi. Alih-alih membedakan BLT dengan sembako, menurut Aviliani, lebih bagus semua bantuan dalam bentuk tunai saja.
"Dengan demikian, kita membantu perekonomian di daerah itu. Beli sembako gak usah ke pusat, tapi cukup menghidupkan ekonomi di daerah," ungkap Aviliani dalam Live Instagram bersama IDN Times, Senin (17/8/2020).
1. Pembelajaran jarak jauh anak menambah beban perekonomian keluarga
Selain itu, kata Aviliani, orangtua saat ini banyak yang terbebani oleh kebutuhan pulsa imbas sistem pembelajaran jarak jauh. Dengan demikian, diperlukan anggaran itu untuk untuk pendidikan. Dalam situasi pandemik yang tak pasti, belum tentu tahun depan sekolah tatap muka bisa diselenggarakan lagi.
"Ada dua hal yang perlu dipikirkan, untuk kaum miskin pengadaan android atau laptop dan pulsa. Itu yang sekarang banyak kendala di bawah," katanya.
2. Nilai BLT turun jadi Rp200 ribu
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan ada penurunan nilai bantuan langsung tunai (BLT) dari Rp300 ribu menjadi Rp200 ribu pada tahun depan. "BLT masih akan dipertahankan per bulan dan turun Rp200 ribu," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers Nota Keuangan dan RUU APBN 2021, Jumat (14/8/2020).
Menteri Sosial Juliari Batubara mengatakan bansos tunai juga dianggarkan untuk enam bulan. "Ini kita ambil indeksnya agar sama dengan indeks bantuan daripada program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Kartu Sembako dengan anggaran Rp12 triliun," tutur dia.
3. Nominal program kartu sembako bertambah jadi Rp200 ribu
Tidak hanya BLT yang berkurang, Program Kartu Sembako juga masih tetap ada di tahun 2021. Dengan targetnya mencapai 18,8 juta keluarga penerima manfaat dengan anggaran Rp45,12 triliun. Jumlah nominalnya pun akan bertambah dari Rp150 ribu menjadi Rp200 ribu.
Selain itu, untuk bansos lainnya, Juliari mengatakan program reguler pertama yang masih berlanjut yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH. Target program tersebut di 2021 yaitu mencapai 10 juta keluarga penerima.
