Jakarta, IDN Times - Resesi ekonomi menghantui seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Kondisi krisis tersebut lantas harus segera direspons guna mencegah dampak yang lebih parah.
Lantas, apa yang perlu dilakukan Indonesia untuk menahan dampak tersebut?
Ekonom CORE Indonesia Piter Abdullah mengatakan saat ini, pemberian insentif telah dilakukan oleh pemerintah. Sebut saja keringanan kredit bagi UMKM, keringanan pajak, hingga insentif berupa bansos maupun untuk tenaga kesehatan.
"Pak Jokowi sampai marah-marah begitu. Pemerintah mengeluarkan stimulus fiskal, BI melakukan pelonggaran moneter, OJK melakukan restrukturisasi kredit, itu kan semua upaya kita agar bisa selamat di tengah kondisi sekarang ini," kata Piter kepada IDN Times, Kamis (21/7/2020).
Pria yang juga merupakan dosen Perbanas Institute ini menjelaskan, pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang dilakukan pemerintah bukan untuk mencegah terjadinya resesi. Menurutnya, pemerintah justru ingin fokus menahan pelemahan ekonomi yang lebih dalam.
"Kalau kita tidak lakukan itu kita lebih dalam lagi (dampaknya). Jadinya untuk menahan. Kebijakan itu untuk menahan. yang kita lakukan itu hanya untuk menahan supaya kontraksi tidak terlalu dalam," jelas dia.
Piter menuturkan bahwa perekonomian di dalam negeri diperkirakan masih akan sulit untuk tumbuh positif di 2020. Pandemik COVID-19 disebut menjadi tembok besar yang menghalangi pertumbuhan positif Indonesia.
"Resesi itu kalau dua triwulan defisit terus menerus. Kita triwualn I masih positif, sekarng kuartal II diperkirakan akan (melemah lebih) dalam (tumbuh) -5 persen. Nah berarti kalau ngomongin resesi triwulan III kita meyakni negatiaf juga. Kita meyakini triwulan III dan IV negatif juga. Selama wabah ini masih ada kita nggak mungkin positif," ujarnya.