Danantara Diminta Jelaskan Arah Kebijakan Fiskal RI ke Moody's

07 Feb 2026, 13:35 WIB

Jujuk Ernawati

Danantara Diminta Jelaskan Arah Kebijakan Fiskal RI ke Moody's

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (IDN Times/Triyan).

Intinya sih...

Menko Airlangga meminta BPI Danantara menjelaskan arah fiskal Indonesia kepada Moody’s,
Moody's membutuhkan penjelasan arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara, sehingga tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.

Disclaimer: This summary was created using Artificial Intelligence (AI)

Jakarta, IDN Times - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto meminta Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara menjelaskan arah fiskal Indonesia kepada lembaga pemeringkat internasional, Moody’s, yang baru saja memangkas outlook peringkat kredit Indonesia.

"Sekarang semuanya masuk di Danantara, dan Danantara memerankan fungsi juga untuk investasi. Ini yang perlu penjelasan," kata dia di Jakarta dikuti dari ANTARA, Sabtu (7/2/2026).

Hal tersebut untuk menanggapi laporan Moody’s mengenai pentingnya menjaga prediktabilitas pengambilan kebijakan, komunikasi publik, dan kualitas koordinasi antarkementerian/lembaga di tengah perubahan kebijakan dan tata kelola pengelolaan perekonomian yang sedang berjalan.

1. Moody's perlu penjelasan setelah hadir Danatara

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. (IDN Times/Vadhia Lidyana)

Airlangga menyampaikan, Moody's membutuhkan penjelasan arah kebijakan fiskal Indonesia sejak kehadiran Danantara. Dengan demikian, Moody's tidak lagi merasa ada ketidakpastian arah kebijakan fiskal Indonesia.

Airlangga menjelaskan, sejak Danantara dibentuk, dividen BUMN masuk ke Danantara dari sebelumnya masuk ke kas negara sebagai bagian dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Danantara selaku sovereign wealth fund (SWF), juga memerankan fungsi untuk investasi. Menurut Airlangga, poin-poin tersebut yang perlu dijelaskan oleh Danantara kepada Moody's.

"Karena (kebijakan fiskal) tahun ini tentu ada perbedaan di dalam anggaran, terutama terkait dengan investasi," katanya.

2. Pemerintah komitmen jaga defisit anggaran maksimal 3 persen

ilustrasi anggaran (IDN Times/Aditya Pratama)

Dari sisi pemerintah, Airlangga menyampaikan komitmen menjaga defisit anggaran maksimal 3 persen dan rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) di bawah 40 persen.

"Secara makro kami jaga," ujanya.

3. Moody's pertahankan peringkat tapi pangkas outlook Indonesia

Moody’s Investors Service (moodys.com)

Moody's Ratings mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level Baa2. Kendati demikian, outlook dipangkas dari stabil menjadi negatif.

Moody’s menilai perubahan outlook dipicu berkurangnya prediktabilitas dalam perumusan kebijakan, yang berpotensi melemahkan efektivitas kebijakan dan menunjukkan melemahnya tata kelola pemerintahan. Jika tren tersebut berlanjut, hal itu dinilai dapat menggerus kredibilitas kebijakan yang selama ini menopang pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi, fiskal, dan keuangan.