Jakarta, IDN Times - Kereta Api Indonesia akan memperoleh dana talangan sebesar Rp3,5 triliun dari pemerintah. Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo membeberkan dana talangan ini akan dimanfaatkan untuk beberapa komponen kebutuhan.
"Rencana penggunaan sekitar Rp3,5 triliun tadi akan kami gunakan untuk menggunakan biaya operasional tetap positif," katanya, Rabu di Komisi VI DPR (8/7/2020).
Secara rinci, dana talangan tersebut akan digunakan untuk kebutuhan perawatan sarana perkeretaapian sebesar Rp 680 miliar, perawatan prasarana termasuk bangunan Rp740 miliar, pemenuhan biaya pegawai Rp1,25 triliun, biaya bahan bakar Rp550 miliar, dan pendukung operasional lainnya Rp280 miliar.
"KAI beserta grup punya pegawai 46 ribu, induk 30 ribu, anak usaha ada enam, sekitar 16 ribu. Kami tidak akan mengambil kebijakan PHK dan pemotongan gaji sehingga kami memerlukan likuiditas sekitar Rp1,25 triliun untuk membiayai pegawai," ujarnya.
Adapun dana talangan ini merupakan pinjaman dari pemerintah kepada perusahaan yang harus dikembalikan beserta bunga yang telah ditentukan. Sehingga, Didiek berharap Kementerian Keuangan memberikan skema soft loan dengan jatuh tempo pembayaran sampai tujuh tahun dan bunga rendah sekitar 2-3 persen.
“Mengapa kami minta jangka waktu tujuh tahun karena kami telah menerbitkan obligasi sebesar Rp1 triliun sebelumnya dan akan jatuh tempo pada 2022,” katanya.
Lebih lanjut, dia memberkan rencana pelunasan utang perseroan ke pemerintah jika harapan terkait jadwal jatuh tempo selama tujuh tahun tersebut dikabulkan.
Pada 2022, KAI akan membayar cicilan pinjaman pokok Rp200 miliar. Kemudian, 2023 akan dibayarkan Rp300 miliar, 2024 sebesar Rp500, 2025 sebesar Rp750 miliar, 2026 sebesar Rp750 miliar, dan 2027 sebesar Rp1 triliun.